RRI.CO.ID, Yogyakarta – Negara harus menjadikan musyawarah dan kebijaksanaan, sebagai cara mengambil keputusan dan menyusun kebijakan publik. Sebab, kedua hal tersebut merupakan ruh Demokrasi Pancasila.

Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Agus Mohammad Najib mendorong praktik demokrasi yang berkembang saat ini, harus diselaraskan dengan ruh Demokrasi Pancasila.

”Demokrasi Pancasila tidak sekedar mekanisme politik seperti pada pemilu,” katanya secara tertulis, Kamis, 19 Maret 2026. ”Akar demokrasi tersebut berasal dari sila keempat Pancasila.”

Saat ini menurut Agus, praktik demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan. Karena, proses politik lebih menonjol dalam menentukan kebijakan publik, dibandingkan mencari titik temu melalui mekanisme musyawarah.

Maka, Agus menekankan pentingnya kembali menempatkan Pancasila, sebagai rujukan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Lima sila dalam Pancasila, tidak dapat dipahami secara terpisah karena saling berkaitan satu sama lain.

Misalkan sila pertama Pancasila menegaskan karakter religius masyarakat Indonesia, yang harusnya terwujud dalam sikap moderat dan saling menghormati. Kemudian sila kedua, menempatkan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa.

Nilai persatuan dalam sila ketiga, menjadi fondasi bagi keberlangsungan negara majemuk. Sedangkan sila keempat menegaskan demokrasi Indonesia dibangun di atas prinsip permusyawaratan.

”Seluruh nilai itu tercermin dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya. ”Tujuan negara adalah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.”