Febri Dorong Pelindungan Data Pribadi dalam Berbagi Pakai DTSEN di Sleman

RRI.CO.ID, Sleman – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY turut mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penerapan Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan seminar bertema “Mewujudkan Berbagi Pakai DTSEN yang Aman, Tepat, dan Bertanggung Jawab melalui Pelindungan Data Pribadi” dilaksanakan pada Rabu, 30 September 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Acara itu diikuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Budi Santosa, sekaligus memaparkan maksud pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah mengenai pemanfaatan dan berbagi pakai DTSEN secara aman, tepat, sesuai kewenangan, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi.

Hadir sebagai narasumber, Plh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Febri Nurdian Satriatama, menyampaikan materi mengenai pelindungan data pribadi dalam berbagi pakai data. Pemaparan membahas pentingnya penerapan prinsip pelindungan data pribadi dalam setiap proses pengelolaan, penggunaan, dan berbagi pakai data.

Febri menekankan bahwa berbagi pakai data perlu dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan aspek keamanan, kewenangan, tujuan penggunaan, serta prinsip pelindungan data pribadi.

“Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan pemanfaatan data dapat dilakukan secara bertanggung jawab,” katanya.

Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam mengelola dan memanfaatkan DTSEN, khususnya agar proses berbagi pakai data dapat dilakukan secara aman, tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan tersebut, Kemenkum DIY bersama Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat sinergi dalam mendorong tata kelola data pemerintahan yang baik sekaligus memastikan aspek pelindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam pemanfaatan data.