Forum Parlemen Nyawiji, Cara DPRD DIY Bangun Kolaborasi Atasi Masalah Daerah

RRI.CO.ID, Yogyakarta — DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membentuk Forum Parlemen Nyawiji sebagai wadah kolaborasi antara DPRD, akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi, dan media dalam memperkuat perumusan kebijakan daerah berbasis bukti. Forum tersebut diperkenalkan dalam diskusi publik bertajuk “Dari Kolaborasi Menuju Dampak: Membangun Ekosistem Pengetahuan Kebijakan dan Pembangunan Daerah” yang digelar Sekretariat DPRD DIY, Jumat, 21 Agustus 2026, di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1 DPRD DIY.

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, kompleksitas persoalan pembangunan di Yogyakarta membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang mampu mempertemukan pengetahuan, kepakaran, aspirasi masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, Forum Parlemen Nyawiji tidak dibangun secara top-down, tetapi diharapkan menjadi ruang terbuka bagi berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama menentukan bentuk, mekanisme, dan kontribusi masing-masing dalam proses perumusan kebijakan.

“Dibutuhkan kolaborasi yang menghubungkan pengetahuan, kepakaran dan perspektif dari berbagai pihak atau collaborative governance, Perguruan tinggi membawakan riset, masyarakat sipil menyuarakan publik, media memperjelas transparansi, sementara DPRD dan pemerintah daerah mengintegrasikannya ke dalam kebijakan yang baik. Forum ini harus menjadi ruang bersama. Bukan hanya DPRD yang menentukan, tetapi semua pihak dapat memberikan gagasan dan kontribusinya,” katanya.

Dalam diskusi yang dipandu Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si., Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Dr. Budi Puji Suyono, M.Sc., mengajak peserta melakukan polling digital untuk memetakan persoalan yang dianggap paling mendesak di DIY. Menurutnya, persoalan tersebut sebagai wicked problem, yakni masalah yang kompleks, saling berkaitan, dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

Sejumlah isu yang muncul antara lain persoalan sampah regional, upah dan kesejahteraan pekerja, kemacetan serta transportasi publik, pengangguran remaja, pembangunan karakter generasi muda, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga krisis air bersih dan kesehatan lingkungan.

“Ketika berhadapan dengan persoalan yang kompleks, tidak ada satu entitas pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Pergeseran dari government ke governance menjadi kunci,” ucapnya.

Budi menjelaskan, tata kelola kolaboratif membutuhkan kepercayaan antarpihak, aturan main yang jelas, kepemimpinan yang mampu memfasilitasi, serta pencapaian small wins untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi.

Diskusi juga menyoroti pentingnya memperkuat basis data dan riset dalam penyusunan kebijakan. Salah satu perhatian peserta adalah akurasi data kemiskinan yang dinilai perlu terus diuji dengan kondisi riil masyarakat.

Persoalan seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), regulasi yang rumit, serta tekanan ekonomi sehari-hari juga menjadi isu yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah.

Dalam konteks tersebut, Forum Parlemen Nyawiji diarahkan untuk mendorong akademisi dan masyarakat sipil menghasilkan riset serta kajian strategis yang berangkat dari persoalan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.

Forum ini juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam mempertemukan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD dengan perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan terbentuknya Forum Parlemen Nyawiji, DPRD DIY berharap partisipasi sekaligus kontrol publik terhadap kebijakan daerah semakin kuat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menjembatani kebijakan di ruang sidang dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Pada akhirnya, setiap regulasi dan anggaran daerah diharapkan tidak berhenti pada proses administratif, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.