KSP KORPRI Abdi Negara Dorong Transparansi lewat Penerapan Suku Bunga Efektif

RRI.CO.ID, Bantul – Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KORPRI Abdi Negara menggelar sosialisasi untuk memperkenalkan mekanisme penerapan suku bunga efektif kepada para anggota di Mandala Saba Purwa Kompleks Parasamya, Bantul, Rabu, 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan koperasi dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, menjelaskan bahwa sistem lama menggunakan mekanisme perhitungan bunga secara flat. Namun, dalam suku bunga efektif, perhitungan bunga dilakukan berdasarkan sisa pokok pinjaman.

“Bunga yang akan dibayarkan itu turun, bukan naik, sehingga tidak memberatkan anggota. Sebab, jumlah bunga yang dibayarkan anggota akan semakin menurun seiring dengan berkurangnya pokok pinjaman,” ucapnya.

Selain itu, Agus juga mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan koperasi. Partisipasi anggota dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat aktivitas usaha koperasi.

“Sebagai lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam, aktivitas pinjaman anggota memiliki peran dalam mendukung perputaran usaha koperasi. Semakin aktif anggota memanfaatkan layanan koperasi dan memenuhi kewajiban pinjaman dengan lancar, semakin besar pula kontribusinya terhadap perkembangan koperasi,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga membahas Sistem Akuntansi Keuangan Entitas Koperasi (SAKEP). Pengawas Koperasi Madya, Rahmatul Suladana, menjelaskan bahwa penerapan SAKEP berkaitan dengan kebijakan akuntansi koperasi yang telah ditetapkan.

“Penerapan sistem bunga menurun memberikan perhitungan yang lebih adil bagi anggota karena bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman,” katanya.

Secara rinci ia menjelaskan, pada sistem bunga flat, perhitungan bunga tetap mengacu pada pokok pinjaman awal selama masa pinjaman. Sementara itu, pada sistem bunga menurun, besaran bunga akan mengikuti sisa pokok pinjaman yang masih harus dibayarkan anggota.

“Ini lebih adil bagi anggota sehingga tingkat partisipasi juga akan ikut meningkat,” ucapnya menambahkan.