RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pemerintah Daerah DIY mendorong pembangunan Jalan Tol Yogyakarta tidak hanya berfokus pada penyelesaian ruas utama, tetapi juga diikuti penguatan konektivitas menuju kawasan strategis dan destinasi wisata. Integrasi tersebut dinilai penting agar keberadaan jalan tol mampu memberikan dampak lebih luas terhadap mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata.
Hal itu disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X usai menerima jajaran PT Jasa Marga (Persero) untuk membahas perkembangan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta, yakni Jogja-Solo dan Jogja-Bawen pada Kamis, 06 Agustus 2026, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Sri Sultan menegaskan jalan tol harus terhubung dengan jaringan jalan lain yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Dengan demikian, keberadaan jalan tol tidak berdiri sendiri dan dapat mendukung akses masyarakat menuju berbagai wilayah.
"Ini kan jalur utama. Tol ini harus disambung dengan jalan-jalan lain yang statusnya jalan provinsi atau jalan kabupaten," ujar Sri Sultan.
Salah satu akses yang menjadi perhatian adalah koridor menuju Bokoharjo yang menjadi jalur penghubung ke Gunungkidul. Menurut Sri Sultan, kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang besar karena terdapat sekitar 10 hingga 11 destinasi wisata, termasuk kawasan Candi Ijo.
Meski akses tersebut saat ini cukup dilalui kendaraan pribadi, kondisi jalan dinilai belum sepenuhnya mendukung kendaraan berukuran besar seperti bus wisata. Persoalan muncul ketika kendaraan harus berpapasan di ruas jalan yang tersedia.
"Kalau kendaraan sedan tidak ada masalah karena memang jalannya sudah ada. Tetapi kalau bus masih agak sulit untuk masuk. Papasan kendaraan juga menjadi persoalan," kata Sri Sultan.
Sri Sultan menilai peningkatan akses menuju destinasi wisata menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur. Namun, peningkatan jalan tersebut juga harus mempertimbangkan status kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah.
Jika jalan kabupaten ditingkatkan menjadi jalan provinsi, konsekuensinya biaya pembangunan dan pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab Pemda DIY. Kondisi fiskal yang terbatas saat ini juga menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Kondisi pengurangan anggaran ini menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam menentukan arah pembangunan. Bantuan yang mestinya sudah keluar dari APBN untuk infrastruktur sampai sekarang juga belum keluar," ucap Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, pembangunan akses menuju objek wisata sama pentingnya dengan pembangunan jalan tol. Tanpa dukungan jalan penghubung yang memadai, keberadaan tol dikhawatirkan belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap sektor pariwisata.
"Kalau tidak ada perluasan jalan menuju objek wisata, akhirnya ya percuma," ujar Sri Sultan.
Sri Sultan juga mengapresiasi perubahan desain akses menuju Gunungkidul yang telah disepakati bersama pemerintah pusat. Salah satunya melalui pembangunan akses menuju Bokoharjo. Namun, masih terdapat ruas yang perlu diselesaikan agar konektivitas dengan jalan tol dapat terwujud secara penuh.
"Tadinya perlu sekitar tiga kilometer, sekarang sudah dibangun sekitar 1,9 kilometer. Sisanya sekitar 1,1 kilometer masih harus diselesaikan. Selama itu belum dibangun, akses menuju tol belum benar-benar nyambung," kata Sri Sultan.
Penyelesaian ruas tersebut dinilai penting agar kendaraan dari dan menuju Gunungkidul memiliki jalur alternatif dan tidak kembali mengandalkan jalur lama melalui Piyungan yang selama ini kerap mengalami kepadatan.
"Kalau belum tersambung, nanti orang tetap lewat Piyungan lagi. Padahal mestinya jalan keluar sudah tidak perlu melewati jalur itu sehingga kemacetan bisa dikurangi," ujar Sri Sultan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Rivan A. Purwantono menyampaikan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta terus berjalan sesuai target, baik pada ruas Yogyakarta-Solo maupun Yogyakarta-Bawen. Untuk ruas Yogyakarta-Solo, pembangunan segmen Prambanan-Purwomartani telah mencapai sekitar 98 persen.
Jasa Marga juga menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk jalan layang dan jembatan menuju Bokoharjo. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus memperkuat konektivitas menuju sejumlah wilayah di bagian selatan DIY.
"Infrastruktur ini merupakan upaya untuk memastikan pengaturan arus lalu lintas tidak langsung memadati kawasan Adisutjipto sekaligus mendukung konektivitas menuju Bantul, Gunungkidul, maupun pengguna Jalan Raya Wonosari," ujar Rivan.
Akses tambahan tersebut akan menghubungkan pintu keluar Tol Purwomartani dengan kawasan Bokoharjo sepanjang sekitar dua kilometer. Jalur ini diharapkan memudahkan masyarakat dari wilayah selatan Yogyakarta untuk mengakses Jalan Tol Yogyakarta-Solo tanpa harus melewati ruas jalan yang lebih padat.
"Exit tol tetap berada di Purwomartani, tetapi akses menuju Bokoharjo ditambahkan sekitar dua kilometer. Ini akan sangat membantu masyarakat yang ingin menuju maupun keluar dari Gunungkidul melalui Jalan Baru Wonosari," katanya.
Selain itu, Jasa Marga melaporkan perkembangan pembangunan ruas Jombor-Trihargo atau Sleman Junction yang nantinya terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen hingga Banyurejo. Pembangunan dilakukan sesuai tahapan sebelum nantinya dilanjutkan menuju Muntilan.
Rivan mengatakan pihaknya juga menyesuaikan tahapan pembangunan berdasarkan arahan Gubernur DIY, termasuk percepatan konektivitas kawasan perkotaan. Salah satunya melalui koridor Maguwoharjo-Jombor yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.
"Kami akan mempersiapkan percepatan tersebut sesuai arahan Ngarsa Dalem sehingga pembangunan yang melintasi Ring Road dapat segera dimulai," ujarnya.
Akses menuju Bokoharjo juga ditargetkan dapat difungsikan untuk mendukung pengaturan lalu lintas pada musim mudik Lebaran. Namun, pengoperasian akses tersebut masih menunggu penyelesaian sejumlah pekerjaan, termasuk pembangunan jembatan, penanganan perlintasan rel kereta api, dan penyeberangan Sungai Opak.
Keberadaan akses tersebut diharapkan menjadi salah satu simpul penting dalam memperlancar pergerakan kendaraan sekaligus memperkuat keterhubungan wilayah selatan DIY dengan jaringan jalan tol nasional.
Pertemuan Pemda DIY dan PT Jasa Marga tersebut menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha jalan tol. Selain mengejar penyelesaian konstruksi, pembangunan jalan penghubung menuju destinasi wisata, pusat ekonomi, dan kawasan permukiman juga perlu dilakukan secara beriringan agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah DIY.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....