RRI.CO.ID, Yogyakarta - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran lahan terutama di musim kemarau, mengingat kejadian kebakaran lahan di Kota Yogyakarta cenderung meningkat selama musim kemarau ini. Pemkot Yogyakarta mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah untuk mencegah kebakaran lahan terjadi kembali.

Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Niño akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Taokhid mengatakan, dari awal tahun hingga akhir Juli 2026 tercatat ada 42 kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta, di mana 5 kasus di antaranya merupakan kebakaran lahan. Pada awal Agustus ada tambahan 2 kejadian kebakaran lahan di waktu hampir bersamaan pada Minggu, 2 Agustus 2026.

"Ternyata pada musim kemarau cuaca panas kering ini ada indikasi peningkatan kasus kebakaran yang berkaitan dengan lahan. Indikasinya disebabkan karena membakar sampah tidak diawasi, yang kemudian merembet," katanya, Senin, 3 Agustus 2026.

Kebakaran lahan terakhir terjadi Muja Muju, Kemantren Umbulharjo pada area lahan seluas 32 meter persegi. Tak kurang dari 1 jam, kejadian kebakaran lahan seluas sekitar 56 meter persegi di area asrama di Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen.

Dua kejadian kebakaran lahan dapat dipadamkan petugas Damkarmat Kota Yogyakarta bersama personel Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan partisipasi masyarakat sekitar.

Taokhid menyatakan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian 2 tersebut, hanya tanaman dan lahan yang terbakar. Meski demikian maraknya kebakaran lahan dalam kurun waktu yang singkat, menjadi peringatan serius bagi seluruh masyarakat karena bisa berdampak meluas ke permukiman masyarakat.

"Satu kejadian kebakaran lahan di lingkungan asrama. Tapi yang lain itu kebakaran lahan-lahan kosong. Pemilik tidak di tempat. Di kota kadang, lahan-lahan kosong tidak terurus, banyak tanaman liar, rumput liar tidak ada yang mengurus," ucapnya.

Menurut Taokhid, kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk membuang sampah sembarangan. Rumput liar yang mengering di lahan tersebut sering kali dibakar oleh warga dengan dalih ingin membersihkan area secara praktis. Pembakaran sampah tidak diawasi, kena angin, merembet ke rumpun bambu jadi membesar.

"Cuaca yang panas kering ditambah angin ketika ada api, ada bara saja bisa cepat sekali kemudian timbul kerawanan kebakaran di lahan yang banyak rumput dan tanaman kering. Maka antisipasinya kami harap masyarakat tidak membakar sampah," ujarnya.

Taokhid menyampaikan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta terus melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membakar sampah atau apapun di lahan agar tidak memicu kebakaran lahan. Termasuk melibatkan Satgas REDKAR di masing-masing kelurahan untum mengkomunikasikan melalui tokoh-tokoh masyarakat atau langsung ke masyarakat, mengingatkan tidak membakar sampah.

Taokhid mengajak masyarakat mengelola sampah dengan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS) yang digulirkan Pemkot Yogyakarta.

"Jangan sampai kemudian melakukan pembakaran sampah di lahan lingkungan pemukiman. Di samping mengganggu lingkungan, juga berpotensi menimbulkan kerawanan kejadian kebakaran. Jangan sampai kemudian merembet ke bangunan dan menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar," ujarnya.

Terpisah dalam siaran persnya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen dari total luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM (11,8 persen) masih mengalami musim hujan dan 113 ZOM (33,7 persen) berada di area tipe satu musim. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84 persen wilayah serta September mencakup 25,41 persen wilayah daratan.

Lebih lanjut, saat ini sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kategori sangat pendek hingga panjang. HTH terpanjang selama 80 hari terjadi PRH Katerban, Kaligesing, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan 437 ZOM (48,77 persen luas daratan) menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. Curah hujan kategori tinggi diprediksi baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober–November 2026.

Ancaman kemarau kering ini berdampak langsung pada kecenderungan peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah area yang rentan karhutla. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi sebanyak 5.019 titik panas yang mendominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.

"BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia,” katanya, dalam siaran pers, Kamis, 30 Juli 2026.

BMKG mengimbau seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan penuh menjelang puncak kemarau Agustus–September, mengingat risiko karhutla diprediksi mencapai titik tertinggi di wilayah Sumatra dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Bahkan, BMKG terus memantau pergerakan partikulat asap karhutla yang saat ini telah terdeteksi di Kalimantan Barat.