RRI.CO.ID, Yogyakarta – Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat pertumbuhan sebesar 5,84 persen pada triwulan I 2026, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional maupun Pulau Jawa. Meski demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tetap mencermati dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Sri Sultan mengatakan, capaian pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya aktivitas sektor pariwisata serta kondisi inflasi yang masih berada dalam kisaran target. Namun, sejumlah faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku, hingga ancaman kekeringan akibat El Nino perlu diantisipasi sejak dini.

"Tekanan global dan domestik tersebut berpotensi memicu inflasi, menggerus daya beli, serta membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan serta memperlambat mobilitas sosial," ujar Sri Sultan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIY Triwulan II Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Pemda DIY juga memperkenalkan Sistem Manajemen Data Abhipraya sebagai upaya memperkuat integrasi data kemiskinan. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Sri Sultan menegaskan, upaya menekan angka kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui penyaluran bantuan semata. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus didukung tata kelola data yang terintegrasi agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

"Sesuai penegasan Bank Dunia bahwa ketimpangan menghambat pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, maka upaya pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program bantuan. Hal tersebut harus ditopang oleh tata kelola pembangunan berbasis data terintegrasi guna meminimalisasi kesalahan inklusi dan eksklusi sehingga intervensi pemerintah tetap tepat sasaran," kata Sri Sultan.

Rakordal tersebut juga diwarnai penandatanganan kesepakatan integrasi data oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-DIY sebagai bagian dari implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Selain itu, Sri Sultan mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas inflasi, khususnya harga pangan, melalui penguatan strategi 4K yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Lonjakan harga bertindak sebagai pajak regresif yang secara langsung menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, melumpuhkan efektivitas bantuan sosial, dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi," kata Sri Sultan.

Rakordal juga menjadi ajang evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Pada Triwulan II Tahun 2026, rata-rata kinerja perangkat daerah memperoleh predikat Baik.

Pada kategori pengguna anggaran, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mencatat nilai kinerja tertinggi, sedangkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga memperoleh nilai terendah, namun tetap berada dalam kategori Baik.

Sementara pada kategori kuasa pengguna anggaran, Rumah Sakit Paru Respira mencatat capaian tertinggi, sedangkan Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi memperoleh nilai terendah. Untuk kategori SMK BLUD, SMKN 3 Wonosari menjadi yang terbaik, sementara SMKN 1 Saptosari mencatat nilai terendah, dengan seluruhnya tetap berpredikat Baik.

Menutup arahannya, Sri Sultan menekankan bahwa hasil evaluasi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian administratif. Menurutnya, evaluasi harus menjadi pijakan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk memperkuat basis data sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.