RRI.CO.ID, Yogyakarta – Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menyoroti masih lebarnya ketimpangan kualitas lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, sebagian masyarakat telah menikmati akses air bersih dan lingkungan yang sehat, sementara di wilayah lain masih dijumpai kawasan dengan sanitasi buruk, kualitas udara rendah, serta kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Ia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan sosial dan ekologi yang saling berkaitan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya sumber daya alam, hingga meningkatnya bencana ekologis.

Karena itu, Jumhur mendorong agar indikator lingkungan tidak lagi dipisahkan dari aspek pembangunan sosial. Menurutnya, berbagai indikator seperti sanitasi, kualitas air, dan kondisi lingkungan perlu menjadi bagian dalam kajian pembangunan sosial agar menghasilkan gambaran yang lebih utuh.

Ia mengatakan hingga saat ini data lingkungan masih berdiri sendiri dan belum terhubung dengan indikator sosial. Sebagai contoh, data mengenai ketersediaan air bersih belum dikaitkan secara menyeluruh dengan kondisi kesehatan masyarakat, produktivitas, sektor pertanian, maupun persoalan sosial lainnya.

“Pembangunan sosial merupakan jembatan penting antara pembangunan manusia dan pembangunan lingkungan,” ujarnya dalam pidato pada Kongres IV APSI “Refleksi Perkembangan Studi dan Praktik Pembangunan Sosial di Indonesia” di Auditorium Fisipol, Jumat, 24 Juli 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perlu disempurnakan. Menurutnya, penilaian Amdal selama ini masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek fisik, seperti tingkat kerusakan lahan atau jarak kawasan industri dengan permukiman, sementara dimensi sosial belum menjadi perhatian utama.

“Jadi Amdal kalau bisa dimasukkan juga indikator integrasi sosial dan persiapan sosial. Bukan hanya sekedar berapa meter tanah rendang harusnya dari tempat industri,” ujarnya.

Jumhur menambahkan, praktisi pembangunan sosial memiliki peran strategis karena berada di persimpangan antara isu sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, mereka dituntut mampu memahami kedua bidang tersebut secara seimbang dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang muncul.

Ia juga menegaskan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya mitigasi perubahan iklim menjadi salah satu langkah penting untuk mengatasi persoalan lingkungan.

Namun demikian, upaya tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) hingga 2035, Indonesia diperkirakan memerlukan pendanaan sekitar 470 miliar dolar AS atau setara Rp7.000 hingga Rp8.000 triliun.

Menurut Jumhur, kebutuhan anggaran tersebut tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Karena itu, perdagangan karbon (carbon trading), baik melalui skema sukarela (voluntary) maupun kepatuhan (compliance), dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang potensial.

"Bersiap-siaplah menghadapi satu aktivitas ekonomi baru yang bisa berkurang melalui kemuliaan terhadap kehidupan ini," katanya.