RRI.CO.ID, Yogyakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Kebijakan pemerintah yang mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan koperasi dinilai perlu dievaluasi agar tidak menggeser prinsip dasar koperasi yang bertumpu pada partisipasi masyarakat.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna, menilai pengembangan KDMP dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) berpotensi bertentangan dengan nilai dasar koperasi yang mengedepankan kesukarelaan, kebersamaan, dan gotong royong.

Menurutnya, apabila pola tersebut terus diterapkan, tujuan koperasi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dikhawatirkan tidak dapat terwujud secara optimal.

“Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi,” ujarnya, Jumat, 24 Juli 2026.

Hempri menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, model kelembagaan yang diseragamkan tidak selalu mampu menjawab kebutuhan setiap desa karena karakteristik, potensi, dan persoalan yang dihadapi berbeda-beda.

Ia menyebut, tidak sedikit lembaga ekonomi desa yang akhirnya tidak berkembang karena bentuk kelembagaannya kurang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM itu menekankan pentingnya mendorong pengurus KDMP untuk menghadirkan inovasi yang berangkat dari potensi lokal dan kebutuhan warga desa.

Menurutnya, kreativitas pengurus menjadi modal utama dalam memetakan peluang usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memberikan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek tata kelola organisasi maupun pengembangan usaha.

“Baik dari sisi pendampingan manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim pengembangan usaha yang kondusif bagi KDMP,” katanya.

Hempri juga mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuannya menjawab kebutuhan anggota. Karena itu, pengembangan KDMP perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah, bukan melalui pendekatan yang seragam.

Di sisi lain, ia mendorong penguatan citra koperasi agar semakin diminati masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui digitalisasi serta berbagai inovasi yang mampu meningkatkan daya saing koperasi.

Ia mencontohkan masih ada sejumlah koperasi yang mampu bertahan dan berkembang tanpa meninggalkan jati dirinya. Keberhasilan tersebut, kata Hempri, ditopang oleh kuatnya modal sosial yang dimiliki.

Modal sosial itu meliputi kepercayaan antaranggota, semangat kebersamaan, keterbukaan dalam pengelolaan, integritas pengurus, hubungan yang harmonis antara pengurus dan anggota, serta jejaring kerja sama dengan berbagai pihak.

“Hal-hal ini tadi yang harusnya didorong di Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Hempri juga mengingatkan agar KDMP tidak dijadikan sebagai instrumen kepentingan politik. Menurutnya, politisasi koperasi hanya akan menghambat upaya membangun lembaga ekonomi yang mandiri.

Ia menilai kepentingan politik kerap memicu konflik di internal organisasi yang pada akhirnya mengganggu perkembangan koperasi.

Lebih jauh, Hempri menegaskan pengembangan koperasi tidak cukup hanya melalui dukungan modal, kemudahan akses pembiayaan perbankan, penyediaan sarana dan prasarana, maupun peningkatan kapasitas pengelola.

Menurutnya, koperasi harus kembali ditempatkan sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Ia mengingatkan, sejak masa kolonial koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan. Semangat tersebut, menurutnya, tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini.

“Zaman memang telah berubah, akan tetapi spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi,” ujarnya.