RRI.CO.ID, Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menerima kunjungan silaturahmi para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu menjadi wadah bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan kebangsaan, mulai dari dinamika sosial, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan nilai persatuan.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Nyai Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Pdt. Gomar Gultom, Prof. M. Amin Abdullah, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, dan Beka Ulung Hapsara.

Dialog berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi lintas agama, akademisi, serta elemen masyarakat sipil di tengah berbagai dinamika kehidupan berbangsa.

Perwakilan Gerakan Nurani Bangsa, Alissa Wahid, menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan yang dilakukan GNB kepada sejumlah tokoh nasional. Menurutnya, Sri Sultan menjadi salah satu figur penting yang perlu diajak berdialog mengingat kontribusi Keraton Yogyakarta dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

"Kami bertemu dengan Sri Sultan karena kondisi kebangsaan saat ini, tetapi juga karena dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Keraton Yogyakarta tidak pernah memiliki peran yang kecil, selalu memberikan kontribusi besar, termasuk ketika Indonesia menghadapi masa-masa genting. Karena itu kami memandang penting berdialog dengan Sri Sultan dan menyampaikan berbagai pandangan serta aspirasi yang kami himpun dari masyarakat," ujar Alissa.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi GNB menyampaikan berbagai pandangan terkait pentingnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, dibahas pula penegakan hukum yang berintegritas, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pentingnya komunikasi yang terbuka dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof M Amin Abdullah, mengatakan salah satu pembahasan yang mengemuka adalah penguatan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan. Forum juga menyoroti pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Sementara itu, mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menilai berbagai aspirasi yang dihimpun Gerakan Nurani Bangsa menunjukkan perlunya membangun sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif serta demokrasi yang sehat.

Pandangan serupa disampaikan mantan Komisioner KPK, Laode M. Syarif, yang menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum sebagai fondasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, Pdt. Gomar Gultom menyoroti pentingnya dialog dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan Papua.

Alissa Wahid menegaskan Gerakan Nurani Bangsa merupakan gerakan moral yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan tidak bergerak dalam ranah politik praktis. Berbagai masukan yang diperoleh dari dialog bersama tokoh bangsa, termasuk hasil pertemuan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, akan dirumuskan menjadi Pesan Kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa.

Dokumen tersebut direncanakan akan disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Silaturahmi ini menjadi bagian dari ikhtiar memperluas ruang dialog antar elemen bangsa guna memperkuat persatuan, menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta memperkokoh semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan nasional.