Ngangsur Kawruh, DPRD Kota Yogyakarta Lirik Aplikasi SIMPUL Milik Bandung

RRI.CO.ID, Bandung - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memperkuat sinergitas dengan insan pers. Komitmen ini diwujudkan salah satunya melalui pelaksanaan agenda kunjungan kerja bersama jurnalis unit DPRD Kota Yogyakarta ke DPRD Kota Bandung pada Kamis, 18 Juni 2026.

Langkah strategis ini membidik adopsi teknologi informasi kehumasan berbasis aplikasi digital guna mengikis sistem kerja manual. Rombongan dari Kota Gudeg ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Persidangan, Perundang-Undangan, dan Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Sofyan Hardi.

Sofyan Hardi mengatakan, kunjungan ke Kota Bandung didasari oleh reputasi wilayah tersebut dalam melahirkan inovasi digital pada sistem administrasi publik dan kehumasan parlemen. Melalui ngangsu kawuruh (menimba ilmu) di DPRD Kota Bandung, diharapkan kunjungan ini mampu meningkatkan kapasitas pelayanan tim kerja humas secara nyata.

Salah satu instrumen teknologi utama yang menjadi sorotan penting dalam diskusi interaktif kedua lembaga tersebut adalah aplikasi SIMPUL (Sistem Informasi Legislatif). Inovasi yang dirancang oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut berhasil mengubah cara kerja penyebaran data kedewanan secara drastis, dari yang semula berbasis pesan seluler pribadi (by phone) bergeser penuh ke dalam sistem ekosistem aplikasi terpusat berbasis Android.

Sistem ini dinilai Sofyan sangat relevan untuk diadopsi di Kota Yogyakarta. Pasalnya, proses penjadwalan serta dokumentasi publikasi kerja bagi 40 anggota DPRD Kota Yogyakarta yang terbagi ke dalam 7 fraksi saat ini dinilai masih bersifat manual, pemanfaatan aplikasi yang efisien menjadi solusi praktis operasional.

"Jika kita melihat aplikasi SIMPUL, dampaknya akan sangat memudahkan anggota dewan. Mereka dapat memantau jadwal kegiatan rapat maupun kunjungan secara mandiri langsung dari ponsel masing-masing, mungkin juga mungkin jadi kayak bank dokumentasi di tempat wartawan juga," katanya, menjelaskan.

Ketua Tim Humas Protokol DPRD Kota Bandung, Devi Vaulana Hakim menjabarkan, profil lembaganya yang ditopang oleh 50 anggota DPRD, dari aspek finansial, kapasitas fiskal Kota Kembang memang tergolong masif dengan nilai PAD mencapai Rp3,8 Triliun dan menyokong postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di atas angka Rp7 Triliun. Meski memiliki perbedaan postur anggaran yang signifikan dengan Yogyakarta, pola manajemen hubungan media di Kota Bandung menekankan pada keterbukaan fisik dan komunikasi.

Sekretariat DPRD Kota Bandung memfasilitasi ruang pusat media (media center) khusus yang memadai sebagai tempat kerja mandiri maupun peristirahatan kelompok kerja (Pokja) pers saat meliput 10 hingga belasan agenda rapat harian legislatif.

"Kami merangkul kuantitas media mitra, terutama platform media online, yang grafiknya terus melonjak setiap tahun. Sinergi diwujudkan secara konkret melalui pengadaan program siaran interaktif (talkshow) bekerja sama dengan stasiun televisi lokal dan nasional, pembuatan konten ucapan (greeting) hari besar nasional, hingga transparansi penyebaran jadwal rapat pleno harian melalui tim humas," ucapnya.

Di sisi teknis operasional, Tim IT Humas Protokol DPRD Kota Bandung, Handoko mengemukakan, tantangan struktural yang dihadapi timnya, terutama dari sisi rasionalisasi pegawai yang memangkas jumlah personel tim humas yang semula berjumlah hampir 30 orang menjadi hanya tersisa 10 orang staf inti saja. Kondisi pemangkasan memaksa kami menerapkan sistem kerja multi-peran (multi-tasking).

"Seorang staf harus memiliki kapabilitas ganda, mulai dari mengelola aspek protokoler kepemimpinan hingga menangani hal-hal teknis publikasi. Untuk menjaga fokus narasi media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Threads, kami menunjuk satu orang penanggung jawab khusus guna memastikan kualitas konten tetap terjaga," ujarnya.

Guna menyiasati keterbatasan personel, pengelolaan media komunikasi kreatif dioptimalkan lewat produksi program berkala bertajuk Podcast "DPRD Mendengar". Meski Handoko mengakui studio podcast miliknya belum sepenuhnya bekerja maksimal di tahun ini akibat kendala kelengkapan alat teknis, penganggaran alat baru telah diajukan untuk tahun depan dengan konsep inklusif yang turut melibatkan jurnalis sebagai pengisi materi konten publikasi.

Humas DPRD Bandung menegaskan pentingnya belajar dari teknik penulisan jurnalis profesional, khususnya dalam menyusun judul informasi yang memikat pembaca (hook) serta meminimalisasi publikasi yang bersifat seremonial baku demi menjamin keterbukaan informasi publik yang berkualitas.