RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kesetaraan gender di Indonesia masih menghadapi hambatan kuat yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, terutama terkait pandangan bahwa perempuan memiliki ruang terbatas dalam ranah publik dan politik.
Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro menilai bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam ruang politik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan gender, termasuk dalam struktur birokrasi dan pengambilan kebijakan.
Menurutnya, proses politik dalam penempatan jabatan publik kerap diwarnai oleh pola kedekatan dan relasi kekuasaan, yang membuat kelompok tertentu lebih mudah masuk ke dalam struktur tersebut.
Ia menjelaskan, laki-laki cenderung lebih dominan dalam ruang politik karena lebih berani membangun relasi dan terlibat dalam proses-proses strategis, sementara sebagian perempuan masih ragu untuk masuk ke ranah tersebut.
“Laki-laki cenderung lebih aktif dan tidak ragu untuk mendekati calon pemimpin atau kepala daerah, misalnya dengan menjadi tim sukses. Sebaliknya, perempuan sering kali merasa ragu karena khawatir akan menimbulkan konflik atau hubungan yang tidak enak, seperti takut dianggap berseberangan atau bermusuhan dengan pihak tertentu,” ujarnnta
Wening menilai, kondisi tersebut diperparah oleh beban ganda yang masih banyak dialami perempuan, yakni tanggung jawab pekerjaan domestik sekaligus pekerjaan publik, sehingga ruang untuk berpartisipasi dalam politik menjadi lebih terbatas.
Selain itu, ia juga menyoroti masih kuatnya struktur berpikir masyarakat yang menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik serta mengharuskan kepatuhan dalam relasi rumah tangga.
“Hambatannya adalah struktur berpikir kita. Struktur berpikir bahwa perempuan itu memang harusnya kayak gitu. Perempuan itu harusnya domestik. Perempuan itu harus nurut sama suami. Enggak boleh melawan, seperti tidak boleh berpendapat. Dan hambatan itu sangat bersifat kultural,” ucapnya
Ia menyebut, pandangan tersebut bersifat kultural dan bahkan kerap diperkuat oleh tafsir sosial maupun keagamaan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong kesetaraan.
Meski demikian, Wening menegaskan bahwa stigma tersebut bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Menurutnya, perubahan dapat dilakukan melalui pendidikan, kesadaran kritis, serta keberanian perempuan untuk masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan.
“Dalam kajian feminisme, perempuan perlu masuk ke politik agar bisa memposisikan diri dan bersuara. Satu orang saja bisa mengubah sesuatu,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan struktur sosial memang tidak mudah, namun dapat dimulai dari keberanian individu untuk menantang ketidakadilan yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....