RRI.CO.ID, Yogyakarta – Konsep smart citizen menjadi perhatian dalam ujian terbuka doktoral mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) asal Pakistan, Muhammad Younus. Dalam disertasinya berjudul “Theorizing the Concept of Smart Citizen: Understanding Its Role in Decision Making Using UMEGA Model”, Younus menawarkan perspektif baru mengenai peran masyarakat dalam tata kelola pemerintahan digital. Ujian doktoral tersebut berlangsung di Amphitheater Pascasarjana UMY, Rabu, 20 Mei 2026.

Kajian tersebut menitikberatkan pada posisi masyarakat sebagai aktor aktif dalam pengambilan keputusan di era digital. Menurut Younus, perkembangan teknologi telah menggeser makna kewargaan dari yang sebelumnya lebih bersifat individual menuju keterlibatan kolektif dalam kebijakan publik.

Dalam paparannya, Younus menjelaskan bahwa warga negara saat ini tidak lagi hanya berperan sebagai pengguna layanan digital pemerintah, melainkan turut memiliki andil dalam membentuk proses smart governance. Meski demikian, ia menilai keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan digital di berbagai negara masih belum optimal.

Penelitian ini juga menyoroti belum adanya definisi yang benar-benar seragam terkait konsep smart citizen, termasuk keterbatasan pemahaman mengenai pola partisipasi warga dalam pengambilan keputusan berbasis digital.

Bandingkan Partisipasi Digital Indonesia dan Malaysia

Riset dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap masyarakat pengguna layanan e-government di Indonesia dan Malaysia. Responden dipilih dari warga berusia minimal 18 tahun, berpendidikan sekurang-kurangnya SMA, serta pernah menggunakan layanan digital pemerintah seperti Lapor! di Indonesia dan MyGov di Malaysia.

“Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik partisipasi digital masyarakat di kedua negara. Malaysia memiliki sistem e-government yang lebih matang dengan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap inisiatif pemerintah digital. Sementara di Indonesia, partisipasi masyarakat mulai berkembang, tetapi masih dibayangi skeptisisme terhadap transparansi dan efektivitas program pemerintah berbasis digital,” kata Younus.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor pengaruh sosial, kemudahan penggunaan teknologi, serta tingkat pengetahuan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku smart citizen.

“Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Malaysia memiliki tingkat pemahaman yang lebih merata mengenai konsep kewargaan digital dibandingkan Indonesia,” ujarnya.

Kembangkan Model UMEGA untuk Tata Kelola Digital

Melalui penelitiannya, Younus mengembangkan model UMEGA dengan memasukkan pendekatan behavioral nudge theory guna menjelaskan proses pengambilan keputusan masyarakat di ruang digital. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperluas kajian e-government yang selama ini lebih menitikberatkan pada penggunaan sistem, menjadi model partisipasi publik yang lebih substansial.

Younus menegaskan bahwa smart citizen tidak hanya merujuk pada masyarakat yang mahir memanfaatkan teknologi, tetapi juga warga yang memiliki kesadaran, keterlibatan, serta kemampuan mengambil keputusan secara aktif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Ujian terbuka doktoral itu turut dihadiri sejumlah guru besar Ilmu Pemerintahan serta pimpinan universitas, termasuk Rektor UMY dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY. Disertasi tersebut diharapkan memberi kontribusi akademik bagi pengembangan studi pemerintahan digital sekaligus menjadi rujukan dalam membangun ekosistem smart governance yang lebih inklusif dan partisipatif.