RRI.CO.ID, Yogyakarta – Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja Kementerian Hukum B04 Tahun 2026 saturan kerja di lingkungan Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY mengikuti rapat yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum, Nico Afinta. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Rabu, 29 April 2026.

Pada kesempatan kali ini beberapa jajaran Insan Pengayoman pada Kanwil Kemenkum DIY hadir, seperti Kepala Kanwil Agung Rektono Seto, Kepala Divisi P3H Febri Nurdian Satriatama, Kepala Divisi Yankum Evy Setyowati dan Kepala Bagian TU dan Umum Yudi Arto serta beberapa pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkum DIY. Keikutsertaan beberapa jajaran diharapkan dapat memperkuat sinergi di Kanwil Kemenkum DIY.

Rapat ini menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas dan percepatan pencapaian kinerja di lingkungan kementrian Hukum. Evaluasi juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementrian Hukum Dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, mengatakan, evaluasi manajemen risiko tahun 2026 mencatat performa administasi yang sangat baik dengan status tidak ada catatan koreksi hampir semua komponen penilaian. Menurut agung, komitmen untuk mempertahankan capaian positif dengan aspek pakta integritas, informasi umum, identifikasi, sasaran SPBE, hingga rencana penanganan dan pemantauan risiko menindak lanjuti arahan dari pusat.

“Evaluasi B04 ini merupakan momentum penting bagi kami di wilayah untuk melihat sejauh mana progress capaian kinerja. Berdasarkan hasil rekapitulasi Kanwil DIY telah memenuhi standar administrasi tanpa catatan koreski pada komponentu utama,” kata Agung.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan percepatan dan pembenahan di segala lini sektor, sesuai dengan arahan sekretaris Jenderal Kementrian Hukum dengan harapan kehadiran institusinya bermanfaat untuk masyarakat Khususnya di DIY.

Penguatan transformasi digital menjadi fokus utama dalam pembahasan ini melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroik (SPBE) yang bertujuan untuk menghadapi tantangan keamanan siber dan integritas data. Pengembangan aplikasi layanan, statistic sectoral serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi juga jadi pembahasan dalam rapat ini.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum DIY diharapkan mampu memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kinerja. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada capaian angka saja, melainkan pada dampak nyata yang akan diterima oleh masyarakat. (Victorio Firsta).