RRI.CO.ID, Yogyakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 09 Maret 2026. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Usai melakukan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Prihati menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung keberhasilan program JKN. Oleh karena itu, kemitraan yang telah terjalin perlu terus diperkuat agar manfaat program tersebut semakin dirasakan masyarakat.

“Pemerintah daerah merupakan pemangku kepentingan utama dalam ekosistem JKN sehingga hubungan kemitraan harus terus diperkuat. Dengan demikian, manfaat Program JKN ini benar-benar dirasakan masyarakat secara luas,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan secara berkelanjutan terus menghimpun berbagai aspirasi dan masukan dari banyak pihak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan JKN. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan kepada peserta dapat berjalan lebih optimal serta menjangkau masyarakat secara merata.

“Termasuk dari pemerintah daerah dimana perannya sangat penting dalam kesinambungan Program JKN. Diskusi dan kolaborasi yang dibangun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta,” ujarnya.

Prihati juga menekankan bahwa setiap peserta JKN harus memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Berbagai masukan yang diterima BPJS Kesehatan, menurutnya, akan ditindaklanjuti melalui kerja sama lintas sektor bersama para pemangku kepentingan.

“Pelayanan kepada peserta harus menjadi prioritas dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Aspirasi yang kami terima akan kami tindaklanjuti bersama para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, agar Program JKN dapat terus berjalan secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prihati juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah DIY atas keberhasilannya mencapai Universal Health Coverage (UHC). Saat ini sebanyak 3.722.454 penduduk DIY atau sekitar 99,21 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan mencapai 87,76 persen. Selain itu, lima kabupaten/kota di wilayah DIY juga telah meraih status UHC dengan tingkat kepesertaan lebih dari 98 persen.

“Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi penduduknya. Harapannya, keberhasilan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga akses layanan kesehatan bagi masyarakat terbuka lebar tanpa kendala finansial,” kata Pujo.

Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Kesehatan DIY Anung Prihadi, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan Rahmad Asri Ritonga, serta Sekretaris Badan Benjamin Saut.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik kunjungan jajaran BPJS Kesehatan tersebut. Pertemuan ini dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat kemitraan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan program JKN di wilayah DIY.

Sri Sultan juga menaruh perhatian pada akses layanan kesehatan bagi mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari luar daerah namun sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta.

“Ngarsa Dalem tadi berpesan terkait Yogyakarta sebagai Kota Pelajar, tentu banyak mahasiswa luar DIY yang ada di sini. Ini menjadi bagian penting, karena mahasiswa pasti bisa sakit, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan fasilitas dari JKN ini,” ujar Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.

Made menambahkan bahwa kedatangan Direktur Utama BPJS Kesehatan juga sekaligus untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru. Ia pun menyampaikan apresiasi atas pengakuan terhadap capaian UHC di DIY yang telah melampaui 99 persen.

“Alhamdulillah cakupan kepesertaan JKN kita sudah 99%. Soal verifikasi data peserta PBI JK yang dinonaktifkan, kalau di DIY semua aman, tidak ada kendala,” ujarnya.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto menyebut capaian kepesertaan yang hampir menyeluruh di DIY diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Ia juga memastikan bahwa mahasiswa dari luar DIY tetap dapat memperoleh layanan kesehatan selama kepesertaan JKN mereka masih aktif.

“Sesuai dengan aturan perundangan, ada asas portabilitas, yakni memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, mudah, cepat, dan setara kepada peserta di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal ini juga berlaku di DIY karena mahasiswa yang ada tentu berasal dari berbagai daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba memastikan bahwa mahasiswa dari luar daerah dapat tetap mengakses layanan kesehatan dengan memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah DIY.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menjalankan program BPJS Kesehatan Goes to Campus yang akan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, termasuk di Yogyakarta.

“Kami mendapat data, di DIY setiap tahunnya kedatangan 300 ribu mahasiswa baru. Tentunya dengan program ini, kami dapat terus mendukung para mahasiswa untuk tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala. Meskipun demikian, kami menghimbau agar mahasiswa terus menjaga kesehatan,” katanya.