RRI.CO.ID, Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar jadi. Komponen gizi harus jelas, dan pengelolaan anggaran harus transparan.

Hal ini disampaikan Sri Sultan menanggapi banyaknya laporan protes dari orang tua siswa yang mengeluhkan menu MBG. Menu yang disajikan pada anak pada bulan Ramadan ini didominasi roti, sehingga dinilai tidak layak sebagai asupan gizi utama dan justru berujung mubazir.

Ditemui di Kompleks Kepatihan pada Kamis, 26 Februari, Sri Sultan mengungkapkan telah menginstruksikan Sekda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, untuk segera memanggil pihak penanggung jawab program. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas ketidakpuasan masyarakat terkait kualitas makanan yang diterima siswa di lapangan.

"Saya sudah minta Bu Sekda itu untuk memanggil penanggung jawab MBG karena juga ada yang protes sepertinya untuk materinya atau menunya kurang pas," ujar Sri Sultan.

Pemerintah DIY pun memberikan syarat mutlak kepada pihak pelaksana agar kualitas makanan benar-benar mencerminkan anggaran yang telah dialokasikan. Sri Sultan tidak ingin ada kesan bahwa penyajian menu dilakukan secara serampangan tanpa perhitungan gizi yang matang.

Lebih lanjut, Sri Sultan menekankan pentingnya rincian biaya yang masuk akal. Gubernur DIY ini berharap tidak ada lagi permainan harga yang mengakibatkan kualitas makanan menurun drastis saat sampai ke tangan siswa.

"Jadi kita ajukan syarat ya kepada penanggung jawab, bahwa tidak sekadar jadi. Anggapannya itu ini harganya tidak (hanya) Rp10.000 ya, jadi harapannya itu menunya diperbaiki tapi juga ada harganya dan mereka setuju," kata Sri Sultan.

Ketegasan ini juga mencakup detail terkecil yang selama ini mungkin luput dari pengawasan, seperti pemberian buah pendamping. Bagi Sri Sultan, transparansi hingga ke unit terkecil adalah kunci agar program ini tidak lagi menuai polemik di masyarakat.

"Dan juga misalnya dikasih pisang, pisang itu harganya berapa supaya clear itu kesimpulannya. Jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak nggak nyaman. Itu aja," ucap Sri Sultan.

Pernyataan keras Sri Sultan ini menjadi sinyal bahwa Pemda DIY tidak akan menoleransi eksekusi program yang asal-asalan. Dengan adanya komitmen perbaikan dari pihak penanggung jawab, diharapkan menu MBG ke depan tidak lagi didominasi roti, melainkan sajian bergizi yang mampu menopang kebutuhan fisik siswa, terutama di tengah ibadah puasa Ramadan.

Merespons arahan tegas Gubernur, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional DIY menyatakan dukungan penuh terhadap langkah transparansi tersebut. Kepala BGN Regional DIY, Gagat Widyatmoko, memastikan bahwa pencantuman harga makanan pada paket MBG selama Ramadan akan segera dilaksanakan.

"Terkait penyampaian informasi harga pada menu MBG selama bulan Ramadhan, pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah transparansi tersebut," ujar Gagat.

Kebijakan ini, menurut Gagat, merupakan bagian dari inisiatif yang telah dibahas bersama Satgas MBG DIY. Pihaknya pun telah menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera mengeksekusi penyertaan informasi harga tersebut sesuai ketentuan.

"Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG," kata Gagat.