RRI.CO.ID, Sleman - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi menegaskan isu pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait kemungkinan pegawai SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diangkat sebagai PPPK. Terkait isu tersebut, ia menegaskan daerah belum dapat memberikan kepastian karena seluruh mekanismenya berada di bawah kewenangan pusat.

“Kalau PPPK itu dari pusat. Kami belum bisa berkomentar lebih jauh. Sedangkan PPPK paruh waktu itu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, amanatnya memang seperti itu,” ujarnya saat ditemui.

Meski demikian, Mustadi mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang jumlahnya masih cukup besar dibandingkan ASN.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman turut menjelaskan, Program MBG sejak awal merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pendukung, termasuk dalam hal pendataan peserta didik dan koordinasi pelaksanaan di lapangan.

“MBG itu kebijakan dari pusat, dari Bapak Presiden. Kabupaten dan kota mendukung pelaksanaannya. Kami di dinas pendidikan punya data anak sekolah, itu yang kami siapkan. Kalau ada permasalahan, biasanya yang pertama ditanya dinas pendidikan karena kami yang punya sekolah,” ujarnya.

Ia menyampaikan, dalam pelaksanaan MBG, Pemkab Sleman terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG. Sejumlah kendala yang sempat muncul di awal program kini berangsur membaik.

“Alhamdulillah sekarang relatif landai. Ini menunjukkan komitmen teman-teman di BGN dan SPPG untuk memperbaiki kekurangan yang kemarin. Mudah-mudahan ke depan terus berjalan seperti ini,” katanya.