RRI.CO.ID, Yogyakarta – Kebijakan transportasi tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis, tetapi juga mencerminkan cara sebuah daerah mengelola kehidupan masyarakat. Untuk memberikan masukan atau solusi terhadap permasalahan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dibutuhkan koloborasi dengan mitra atau organisasi seperti Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Dari sistem transportasi inilah, pemerintah daerah dapat melihat apakah pembangunan benar-benar memudahkan masyarakat atau justru menambah beban. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam pelantikan Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DIY Masa Bakti 2025–2028, di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiya Yogyakarta, Jumat 23 Januari 2026.

Ni Made mengatakan setiap transportasi selalu berkaitan dengan pilihan nilai dan tidak pernah bersifat netral dan disetiap kebijakan transportasi menyimpan keputusan. “Tentang siapa yang dilayani, bagaimana ruang dibagi, serta sejauh mana kepentingan ini dipertautkan dengan tanggung jawab jangka panjang. Karena itu transportasi tidak bisa diberlakukan semata sebagai persoalan teknis,” ucapnya saat memberikan sambutan.

Ia juga mengungkapkan, mobilitas di DIY terus berkembang seiring dengan dengan dinamika pendidikan, ekonomi, dan pariwisata yang dihadapkan pada keterbatasan ruang, kepadatan lalu lintas, serta tuntutan sistem transportasi yang terintegrasi. Kondisi tersebut menuntut perencanaan yang matang, kebijakan yang konsisten, serta keberanian untuk melakukan uji coba terkait persoalan trasnportasi sebelum diterapkan secara luas.

“Uji coba itu baru kita evaluasi bagaimana kemudian efektivitas atau kekurangan dari suatu kebijakan yang mungkin nantinya akan berkaitan dengan masyarakat. Contohnya tidak mudah sebenarnya ketika kita mengatur kawasan Malioboro, itu luar biasa prosesnya sangat panjang, tetapi tujuannya agar berdampak positif bagi perekonomian masyarakat,” katanya.

Ni Made menegaskan, idealisme pembangunan transportasi di DIY adalah menghadirkan sistem transportasi yang manusiawi, terintegrasi, dan berkelanjutan. Transportasi harus melayani warga, bukan memaksa warga untuk menyesuaikan diri.

Dengan demikian, MTI dinilai memiliki peran strategis sebagai ruang bertemunya pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. MTI diharapkan menjadi mitra berpikir pemerintah daerah dalam menjaga agar diskursus transportasi tetap rasional, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang.

“Pelantikan pengurus MTI wilayah DIY Masa Bakti 2025-2028 hari ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai agenda seremonial. Ini adalah penegasan komitmen untuk terus merawat kualitas pemikiran dan dialog di bidang transportasi,” ujar nya.

Ia juga mengapresiasi pengurus MTI Wilayah DIY periode sebelumnya yang dinilai konsisten merawat ruang diskusi dan menghadirkan perspektif kritis dalam isu transportasi. Ia menegaskan MTI adalah mitra pemerintah untuk memberikan support atau solusi terhadap transportasi atau permasalahan-permasalahan transportasi yang ada di wilayah DIY.