Bappenas dan Dewan Pers Perkuat Ekosistem Media Arus Utama
- 10 Sep 2026 13:45 WIB
- Yogyakarta
RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas dan Dewan Pers memperkuat sinergi untuk mendukung penguatan ekosistem media massa dalam rangka mengawal perencanaan serta pelaksanaan program prioritas nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Peran Pers dalam RPJMN 2025–2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Rachmat Pambudy menekankan kerja sama ini dibangun berdasarkan semangat tumbuh bersama tanpa mengurangi independensi pers.
“Kami berharap pers tumbuh bersama-sama dan menjadi cahaya cita-cita pembangunan Indonesia. Pers dapat menjadi mitra strategis bagi pembangunan,” katanya.
Penguatan pers ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 pada Prioritas Nasional 1 melalui Kegiatan Prioritas Utama Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S). Program ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga, kompetensi insan pers, serta penyehatan media arus utama.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa lanskap digital menghadirkan tantangan baru seperti maraknya disinformasi dan pergeseran algoritma.
“Masa depan pers dunia tidak cukup hanya dibicarakan dalam konteks freedom of the press, tetapi juga harus berbicara tentang sustainability of credible journalism,” ucapnya.
Saat ini Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun rancangan policy sandbox penguatan pers guna memetakan kebutuhan media lokal serta menghasilkan model kolaborasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menambahkan, pers memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang publik digital agar tetap sehat melalui informasi terverifikasi.
“Pers bertanggung jawab memastikan ruang publik berkembang secara sehat sekaligus mencegah dominasi emosi dan viralitas dalam pembentukan opini publik,” ujarnya.
Sinergi ini diharapkan dapat memperluas partisipasi publik sekaligus memastikan masyarakat terlibat aktif mengawal arah pembangunan nasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....