RRI.CO.ID, Yogyakarta - Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, melakukan pertemuan tertutup dengan Tokoh Reformasi Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kediaman pribadi Sultan yaitu Keraton Kilen, menjadi lokasi pertemuan itu.

Para tokoh yang menggelar pertemuan di hari Kamis, 23 Juli 2026, membahas berbagai persoalan kebangsaan salama tiga jam, yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi, menjadi salah satu isu yang dibahas.

Para tokoh nasional itu antara lain mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta cendekiawan Muslim Amin Abdullah. Hadir pula Tokoh Gereja Pendeta Gomar Gultom, Aktivis HAM Setyo Wibowo SJ, mantan Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, dan mantan Komisioner KPK La Ode Syarif.

Juru bicara Gerakan Nurani Bangsa, Alissa Wahid memberikan keterangan kepada para wartawan, usai melakukan pertemuan di dalam Keraton Kilen. Ia bersama para tokoh, termasuk Sri Sultan menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

”Jadi jangan hanya kasus korupsi ditangkap, kasus korupsi diselesaikan begitu,” ucapnya. ”Tapi penegakan hukumnya justru harus secara utuh dijalankan, karena ini jauh lebih penting begitu.”

Rencananya, hasil pertemuan ini menurut Alisa, akan disampaikan kepada pemerintah dalam waktu dekat. Apalagi di bulan Agustus nanti, para tokoh nasional akan menggelar pertemuan lagi, untuk menyampaikan pesan kebangsaan.

Sedangkan mantan Komisioner KPK, Laode Syarif justru melihat makin merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap polisi, jaksa, hakim, termasuk kepada institusi KPK. Kondisi ini terjadi, akibat rusaknya integritas aparat penegak hukum.

”Karena kalau dilihat, banyak sekali borok-boroknya dari setiap institusi,” katanya. ”Mungkin itu (integritas) perlu ditingkatkan ke depan, agar mengembalikan kepercayaan masyarakat.”

Hal senada disampaikan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang menyebut faktor pemicu rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Yaitu penegakan hukum yang tidak konsisten.

”Bahkan, ketidakpercayaan itu tidak hanya kepada institusi negara maupun aparatur penegak hukum,” ucapnya. ”Namun juga di hampir semua sektor dan bidang kehidupan masyarakat.”

Sedangkan Cendekiawan Muslim Amin Abdullah mendesak DPR agar segera menyelesaikan pembahasan regulasi tentang perampasan aset koruptor. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak, sehingga harus dijadikan prioritas pembahasan.

”Kalau ini selesai, Insya Allah semua akan mengikuti,” ujarnya. ”Ini jadi harapan Sri Sultan dan kita semua yang ada di sini.”

Selain menyoroti lemahnya penanganan korupsi, Gerakan Nurani Bangsa juga mendesak pejabat publik, agar mengutamakan transparansi dan tanggung jawab. Terutama saat mereka mengemban amanah di pemerintahan.