RRI.CO.ID, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr H Haedar Nashir MSi menilai penyalahgunaan wewenang dan kasus korupsi di Indonesia sudah masuk kategori gawat darurat, akut, sistemik, dan juga masif.

Hal itu seperti diungkapkan Haedar Nashir kala menjawab pertanyaan awak media, Senin, 13 Juli malam, sebelum pembekalan acara Leadership Training Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) yang yang dihelat di Prime UMY Hotel Convention and Dormitory.

Haedar Nashir menyebutkan, fenomena korupsi yang terus berulang, termasuk tertangkapnya sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan, korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran individual, melainkan telah menjadi penyakit yang mengakar dalam sistem.

"Ibarat wabah, korupsi sudah meluas menjadi penyakit akut yang sistemik, terstruktur, dan masif," ujar Haedar.

Ulama yang juga Guru Besar Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini lantas mengaitkan fenomena itu dengan Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi maupun narkoba. Menurutnya, berbagai pidato Presiden menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi.

"Dengan demikian, korupsi menjadi salah satu persoalan mendasar yang membebani Indonesia, bersama berbagai masalah lain seperti pemenuhan kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, dan kemiskinan. Karena itu, saya yakin kita semua sepakat untuk bersama-sama melawan korupsi," katanya.

Tiga poin penting

Dengan komitmen Muhammadiyah terhadap agenda pemberantasan korupsi, Haedar menyampaikan tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, Haedar menilai korupsi di Indonesia telah berada pada kondisi darurat karena dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistemik. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan perlu memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang telah dibangun.

"Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat, maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun. Karena ini levelnya sudah terstruktur, masif, dan sistemik," ucapnya.

Menurut Haedar, kepemimpinan Presiden menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menjadi fondasi bagi terjaganya kedaulatan negara sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju.

Ia meyakini, apabila agenda pemberantasan korupsi dijalankan secara serius melalui penguatan institusi negara, Presiden akan meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat bagi bangsa.

"Saya yakin Presiden akan dikenang sebagai tokoh sekaligus kepala negara yang meninggalkan legasi yang kokoh bagi bangsa karena berhasil melakukan pemberantasan korupsi melalui institusi yang ada," kata sosok kelahiran Bandung, Jawa Barat itu.

Kedua, Haedar menekankan pentingnya sinergi seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga lembaga pengawas lainnya. Menurutnya, pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan secara efektif melalui sistem yang terintegrasi.

"Karena hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Tidak cukup hanya dengan ajakan moral, bahkan kekuatan agama pun memiliki batas ketika berhadapan dengan persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem," ujarnya, menjelaskan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, keberhasilan berbagai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan agenda pembangunan lainnya dalam Asta Cita, sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang kuat. Presiden dinilai perlu memimpin dengan komitmen politik yang kokoh bersama seluruh pengambil kebijakan dan institusi pemerintahan.

"Dalam konteks itu saya yakin tidak akan ada langkah-langkah yang saling menghambat satu sama lain karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara," kata dia, menambahkan.

Ia juga mengingatkan, setiap institusi memiliki keterbatasan. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan segala kekurangan dan kelemahan masing-masing, kita harus tetap berusaha mengoptimalkan peluang-peluang kebijakan. Yang penting kita bersama, kita bersatu, dan kita memiliki political will yang tinggi," ujar Haedar.

Lebih lanjut, Haedar menuturkan, pemberantasan korupsi harus menjadi state of mind seluruh elemen bangsa, baik institusi negara maupun organisasi kemasyarakatan. Kesadaran kolektif tersebut diperlukan agar tidak ada ruang bagi tumbuhnya praktik korupsi.

"Menjaga alam pikiran untuk bergerak bersama sehingga tidak ada ruang publik dan ekosistem yang longgar," katanya.

Ketiga, Haedar mengingatkan bahwa tidak ada institusi yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, yang terpenting adalah adanya kemauan politik yang kuat untuk terus memperbaiki sistem dan mengoptimalkan langkah pemberantasan korupsi.

"Tidak ada sapu yang sepenuhnya bersih. Yang penting ada political will yang optimal untuk kita semua melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi," tegasnya.

Di ujung wawancara, Haedar mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, perjuangan melawan korupsi merupakan kerja jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan akselerasi.

"Mari kita terus menyuarakan dan jangan lelah, karena pemberantasan korupsi dan penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan merupakan pekerjaan jangka panjang. Tidak boleh ada pelambatan, tetapi harus ada akselerasi percepatan," ucap Haedar, menandaskan.