Momentum HUT ke-81 Indonesia, Muhammadiyah Tak Ingin Bangsa Kehilangan Arah

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr H Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia merupakan milik bersama seluruh rakyat. Oleh sebab itu, seluruh penyelenggara negara dan komponen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk membawa Indonesia menuju cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Haedar menyampaikan, 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia telah dilalui dengan berbagai dinamika. Pemerintahan silih berganti, disertai tantangan dan gejolak politik yang berbeda pada setiap zamannya. Namun, Indonesia tetap bertahan sebagai negara bangsa yang memiliki cita-cita besar.

Menurutnya, para pemegang mandat rakyat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun institusi negara lainnya, harus memahami arah yang hendak dituju bangsa Indonesia. Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Indonesia wajib dibawa menjadi bangsa dan negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai tujuan nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar Haedar pada Senin, 17 Agustus 2026.

Ia mengingatkan, Pembukaan UUD 1945 telah memberikan mandat yang sangat jelas mengenai kewajiban negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Diktum mendasar tersebut, kata Haedar, harus menjadi pedoman yang dihayati dan diwujudkan oleh seluruh penyelenggara negara maupun warga negara dalam kehidupan kebangsaan.

Minta Indonesia tak kehilangan arah

Guru Besar Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini juga menyoroti perjalanan Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Setiap era memiliki corak pembangunan, capaian, sekaligus persoalan masing-masing. Pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak kehilangan arah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Pada era Reformasi, demokratisasi berkembang secara terbuka sebagai koreksi terhadap sistem politik pada masa sebelumnya. Namun, Haedar menilai, tantangan yang perlu dijawab adalah bagaimana memastikan pembangunan nasional tetap berkesinambungan dan tidak sepenuhnya bergantung pada visi-misi presiden yang berganti dari satu periode ke periode berikutnya.

“Agenda strategis yang harus dipastikan ialah bagaimana visi dan misi hasil politik elektoral melalui serangkaian program dan kebijakan nasional menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan untuk terwujudnya tujuan nasional,” ucap dia.

Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan pemerintah pada setiap periode harus benar-benar penting, strategis, tepat sasaran, dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan nasional. Pembangunan tidak boleh berhenti pada kepentingan jangka pendek atau kepentingan politik elektoral semata.

Ketua Umum PP Muhammadiyah menekankan pentingnya kesadaran bersama di antara para pemegang mandat dan jabatan dalam pemerintahan untuk bersatu dan sehaluan dalam membawa Indonesia menuju cita-cita nasional.

Bangun kesadaran kolektif

Kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, serta institusi negara lainnya, menurutnya, harus dibangun di atas prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks tersebut, aspirasi, pandangan, dan suara rakyat harus menjadi bagian penting dalam mengawal kebijakan dan langkah penyelenggara negara.

“Di sinilah pentingnya aspirasi, pandangan, dan suara rakyat mengawal setiap pelaksanaan kebijakan dan langkah penting eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pemerintahan lainnya,” kata Haedar.

Ia menilai, keterbukaan institusi negara terhadap aspirasi publik akan menjadi kekuatan penting bagi Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Sebaliknya, jika terjadi kesenjangan antara penyelenggara negara dan aspirasi rakyat, perjalanan menuju cita-cita kebangsaan akan semakin berat.

Dirinya menyerukan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia adalah milik bersama. Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa harus berjalan bersama dalam membawa Indonesia menuju tujuan nasional.

“Jangan sampai atas nama mandat rakyat setiap pihak berjalan sendiri-sendiri dan merasa mampu sendiri,” ucapnya, menandaskan.