RRI.CO.ID, Yogyakarta - Komisi A DPRD DIY mendorong pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi ketiga prajurit TNI yang gugur menjalankan tugas misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto saat takziah di rumah duka Praka Farizal Rhomadhon, di Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, DIY, Rabu, 1 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut Eko Suwanto melakukan takziah bersama anggota Komisi A DPRD DIY, didampingi Lurah Sidorejo. Tiba di rumah duka sekitar pukul 12.00 WIB, Eko Suwanto berbincang dengan ayahanda Praka Farizal Rhomadhon, Pak Senam.

Eko Suwanto menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Praka Farizal Rhomadhon di Lebanon, serta dua prajurit lainnya, Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

"Kita haturkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Mas Farizal Romadhon di Lebanon, sekaligus ini ucapan duka yang mendalam atas meninggalnya tiga prajurit TNI di Lebanon serta tiga yang luka," katanya seusai takziah.

Eko Suwanto menegaskan, ketiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas di Lebanon ini mewakili negara, mewakili bangsa Indonesia di dalam tugas konstitusinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menjaga ketertiban dunia berdasarkan Pancasila.

"Almarhum gugur di tengah-tengah tugas sebagai pasukan perdamaian, oleh karena serangan brutal yang dilakukan oleh Israel. Maka dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita minta kepada pemerintah, kepada Presiden, untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Mas Farizal bersama dengan dua prajurit yang meninggal di Lebanon untuk diberikan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional, sebagai pahlawan bangsa," ujarnya.

DPRD DIY lanjut Eko Suwanto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta juga akan memonitor terus perkembangan pemulangan jenazah ke tanah air, khususnya Praka Farizal Rhomadhon ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Termasuk mengawal proses dalam pengajuan ketiga prajurit TNI yang gugur menjalankan misi kemanusiaan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

"Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Danrem dan jajaran untuk terus memonitor kapan jenazah akan tiba. Tapi yang terpenting tadi, bagaimana penghargaan itu diberikan sebagai Pahlawan Nasional, tentang administrasi dan prosedurnya nanti kita akan tempuh," ucapnya.

Disamping itu Eko Suwanto juga akan menggelar rapat bersama Pemda DIY untuk memberikan perhatian bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena diungkapkannya, selain orang tua, Praka Farizal Rhomadhon juga memiliki istri dan seorang anak yang baru berusia 2 tahun.

"Almarhum ini masih punya putra, baru umur 2 tahun, dari istri yang sangat setia mendampingi. Bahkan informasi yang kami dapatkan, seharusnya Mas Farizal ini pulang bulan Mei besok karena tugasnya selesai di April ini. Informasinya juga persiapan kepulangan pun juga sudah ada, tentunya mengikuti perkembangan situasi keamanan di Lebanon. Tetapi menjelang ujung tugasnya, ada tiga prajurit itu yang meninggal oleh karena serangan Israel tadi. Maka kepada Pemda DIY juga kita minta untuk ada penghargaan, ada perhatian, dan insyaallah nanti dalam waktu dekat kita juga akan rapat tentang ini," katanya, menjelaskan.

Pada kesempatan tersebut Eko Suwanto juga mengutuk serangan brutal yang dilakukan kepada pasukan perdamaian. Hal ini secara nyata melanggar Resolusi Dewan Keamanan nomor 1701, sekaligus melanggar hukum humaniter internasional, termasuk melanggar konstitusi Indonesia.

"Kita harapkan juga kepada seluruh masyarakat mohon doanya, insyaallah ketiga almarhum yang meninggal di medan juang ini husnul khotimah," ujarnya, menyampaikan.

Eko Suwanto juga mendesak Pemerintah Indonesia aktif untuk mencari tahu, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang dipercaya untuk kemudian menyampaikan kepada PBB sehingga bisa memberikan sanksi atas penyerangan yang dilakukan kepada pasukan perdamaian.

"Ini penting, karena ini bukan soal tiga prajurit, tapi ini soal bangsa dan negara Indonesia. Sehingga ini melukai seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu memang sesuai dengan amanah konstitusi kita, segala bentuk penjajahan harus dihapus dari seluruh muka bumi ini, termasuk model penjajahan ala Israel," ujarnya, menegaskan.