UGM dan ESDM Bahas Penguatan Ketahanan Energi dan Peluang PLTN

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI membahas penguatan ketahanan energi nasional, termasuk peluang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Diskusi tersebut berlangsung dalam audiensi di Kampus UGM, Senin, 10 Agustus 2026.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya konsumsi listrik dan aktivitas industri. Pasokan kelistrikan di sejumlah wilayah seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan perencanaan sistem yang lebih terintegrasi.

“Kita harus memperkuat pertahanan energi. Tidak ada negara yang kuat tanpa didukung oleh pertahanan energinya,” katanya.

Yuliot menjelaskan, pertumbuhan kebutuhan listrik di Pulau Jawa mencapai 4 hingga 6 persen per tahun. Keterbatasan pasokan listrik bahkan memicu kekhawatiran perpindahan investasi industri ke negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

“Kalau kita tidak bangun cepat sekarang, dengan pertumbuhan sekitar enam persen di Pulau Jawa, tahun depan kita akan menghadapi krisis kelistrikan,” ujarnya.

Sebagai opsi solusi, pemerintah mulai mempertimbangkan penggunaan energi nuklir. Selain memasukkan Small Modular Reactor (SMR) dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah juga meninjau opsi PLTN berskala besar karena kapasitas daya yang dihasilkan jauh lebih optimal.

“Kalau kita mengembangkan large scale, dengan selisih biaya yang sedikit, kita mendapatkan kapasitas listrik sekitar lima kali lipat,” ucapnya.

Pemerintah menargetkan operasional pembangkit nuklir dapat mulai memenuhi kebutuhan energi nasional pada 2032. Saat ini terdapat 29 subtapak yang telah dikaji, termasuk lokasi di Bangka Belitung. Mengingat keterbatasan sarana dan personel di kementerian, Kementerian ESDM menggandeng perguruan tinggi untuk mengkaji aspek geologi, keselamatan, regulasi, hingga kesiapan masyarakat.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM Prof. Tumiran menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, ketersediaan energi harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri nasional.

“Kalau listrik kita tidak baik-baik, saya setuju. Tetapi yang bertanggung jawab memanfaatkan energi itu supaya menjadi gerakan ekonomi juga harus ada,” katanya.

Tumiran menegaskan bahwa UGM memiliki keunggulan multidisiplin untuk membantu pemerintah merumuskan ekosistem kebijakan energi yang matang. Pihaknya akan menggelar pembahasan internal guna menyusun kerangka dukungan konkrit bagi Kementerian ESDM.

“UGM itu multidisiplin yang sangat kuat. Bisa tidak membuat suatu konsep, ke mana sebaiknya arah pembangunan lima sampai sepuluh tahun yang akan datang, supaya anak-anak Indonesia yang muda-muda ini bisa terkapitalisasi setelah lulus?” ujarnya.