RRI.CO.ID, Yogyakarta - Wacana penutupan program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri menimbulkan pro dan kontra. Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai rencana tersebut harus dikaji secara menyeluruh dan tidak bisa dijadikan sebagai opsi utama.

Anggota Dewan Pendidikan DIY, Bangun Putra Prasetya, mengatakan bahwa indikator serapan tenaga kerja tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan keberlanjutan suatu program studi.

"Penutupan program studi sebaiknya tidak didasarkan semata-mata pada rendahnya serapan tenaga kerja, tetapi menjadi evaluasi komprehensif yang mencakup kualitas akademik, kontribusi keilmuan, dan relevansi sosial jangka panjang. Ini menjadi bagian terpenting," ujar Bangun, Selasa, 28 April 2026.

Ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam dasar filosofis pendidikan nasional. Bangun juga mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan transformasi dibandingkan eliminasi terhadap program studi yang dinilai kurang relevan.

"Pendekatannya seharusnya bukan langsung ditutup, tetapi bagaimana dilakukan revitalisasi melalui penguatan kurikulum, integrasi keterampilan terapan, serta kemitraan dengan industri," ucapnya.

Menurutnya, penutupan prodi sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan. "Wacana penutupan program studi harus ditempatkan sebagai opsi terakhir setelah adanya proses revitalisasi dengan dukungan negara khususnya terhadap bidang-bidang strategis yang tidak selalu memiliki nilai ekonomi secara langsung," katanya.

Ia menambahkan, perguruan tinggi harus tetap menjalankan fungsinya sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan kesadaran kritis, tidak sepenuhnya tunduk pada kepentingan pasar.