Indonesia Bakal Kawal Aturan Global Lawan Pembajakan Budaya

RRI.CO.ID, Jenewa - Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam diplomasi kekayaan intelektual internasional dengan menyampaikan dua pernyataan penting pada Sesi ke-53 Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) World Intellectual Property Organization (WIPO) di Markas Besar WIPO, Jenewa, Swiss.

Indonesia tak hanya menyampaikan Pernyataan Nasional melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, tetapi juga mewakili Like-Minded Group of Countries (LMCs) yang terdiri dari negara-negara berkembang anggota WIPO.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melindungi kekayaan budaya yang dimiliki sebagai negara mega-diversitas dengan ribuan suku bangsa dan bahasa daerah.

Menurutnya, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus menjadi bagian penting dalam sistem hukum internasional agar masyarakat adat dan komunitas lokal memperoleh manfaat yang adil atas warisan budaya yang mereka lestarikan.

“Indonesia siap berbagi bukti konkret dan pengalaman nasional dalam hal dokumentasi, pengamanan, serta pelestarian antar-generasi guna membantu menyelesaikan pertanyaan draft perundingan di WIPO,” ujar Fadli Zon dalam Pernyataan Nasional Indonesia, Rabu, 16 September 2026 di Jenewa, Swiss.

Fadli Zon memaparkan berbagai capaian Indonesia di bidang pemajuan kebudayaan, mulai dari pendataan lebih dari 29.000 Objek Pemajuan Kebudayaan, pelestarian ribuan warisan budaya takbenda, hingga perlindungan cagar budaya di seluruh Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum nasional dan internasional untuk memastikan keberlanjutan budaya, pemberdayaan komunitas adat, serta pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Pentingnya perlindungan budaya

Sementara itu, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI Kementerian Hukum Yasmon, mewakili Indonesia dalam menyampaikan pernyataan atas nama LMCs. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong percepatan pembahasan instrumen hukum internasional yang efektif dan seimbang untuk melindungi Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge/TK) dan Ekspresi Budaya Tradisional (Traditional Cultural Expressions/TCEs).

Yasmon menyebutkan, negara-negara anggota LMCs menyambut baik adopsi WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge pada tahun 2024 serta mendukung percepatan implementasinya melalui kerja sama internasional, bantuan teknis, dan penguatan kapasitas negara-negara berkembang.

Selain itu, LMCs juga mendukung pendekatan perundingan yang berorientasi pada konsensus guna mempercepat tercapainya kesepakatan terkait perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

“Kelompok LMCs siap untuk terus terlibat secara konstruktif demi tercapainya kerangka kerja internasional yang seimbang, guna melindungi warisan budaya bersama dari penyalahgunaan (misappropriation and misuse),” katanya.

Keikutsertaan aktif Indonesia dalam forum IGC WIPO menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan pelindungan kekayaan intelektual komunal di tingkat global. Upaya ini menjadi penting mengingat pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dan dilindungi secara tepat.

Pemerintah mengajak masyarakat, komunitas adat, pelaku budaya, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendokumentasikan serta melindungi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki. Pelindungan yang kuat terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan pengakuan terhadap komunitas pemiliknya, serta menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia bagi generasi mendatang.