RRI.CO.ID, Yogyakarta – Situasi politik internasional saat ini, menunjukkan fenomena Krisis etika yang semakin nyata. Munculnya konflik akhir-akhir ini menjadi bukti kongkrit, lemahnya komitmen negara-negara terhadap kesepakatan internasional.

Pakar Hubungan Internasional UMY Profesor Faris Al-Fadhat, menyebut dua fenomena global memperlihatkan kontradiksi serius antara kesepakatan internasional dan praktik lapangan. Pertama, konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

”Khususnya di Jalur Gaza,” ucapnya secara tertulis, Kamis, 19 Februari 2026. ”Konflik di wilayah tersebut terus memakan korban jiwa, meski berbagai upaya gencatan senjata disepakati.”

Sebab, kesepakatan damai yang dimediasi sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Qatar, tidak ditaati. Di sisi lain, tidak ada respon tegas dari komunitas internasional, saat terjadi berbagai pelanggaran dari kesepakatan yang telah terbangun.

”Maka kita patut bertanya, apakah masih ada rambu etika yang dijaga komunitas internasional?,” ujarnya.

Fenomena kedua berkaitan dengan kecenderungan unilateralisme negara besar. Misalkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang semakin berjarak dari komitmen multilateralisme.

”Termasuk relasi negara adidaya tersebut, dengan sejumlah negara dan organisasi internasional seperti PBB.”

Menurut Faris, kondisi ini memperlihatkan bahwa kepentingan nasional kerap ditempatkan di atas norma bersama. Pendekatan seperti ini kerap dijelaskan melalui perspektif realisme, yakni negara bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri.

Namun, jika kepentingan tersebut mengabaikan keadilan dan kesepakatan bersama, maka tatanan global berbasis aturan menjadi rapuh. ”Banyak orang percaya, bahwa politik memang tidak mengenal etika, yang ada hanya kepentingan.”