Agung Rektono Seto Tekankan Pentingnya Sinergitas Penyusunan Anggaran 2027

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY menggelar Rapat Penyusunan dan Penelitian Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2027 pada Selasa, 2 Juni 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum DIY ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap alokasi anggaran disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menekankan pentingnya sinergi dan ketelitian dalam proses penyusunan anggaran ini. Beliau menyatakan bahwa perencanaan yang matang merupakan kunci utama dalam mendukung capaian kinerja organisasi yang lebih baik.

"Penyusunan pagu indikatif ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi kita untuk memastikan seluruh program kerja di tahun 2027 dapat berjalan tepat sasaran. Saya meminta seluruh jajaran untuk mempedomani regulasi yang ada, melakukan penajaman belanja, serta memprioritaskan kegiatan yang mendukung Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Agung.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum terkait penetapan Pagu Indikatif TA 2027. Fokus utama dalam penyusunan kali ini meliputi optimalisasi belanja operasional, peningkatan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi, serta pemeliharaan aset Barang Milik Negara (BMN) untuk menjaga nilai guna aset negara.

Selain itu, setiap unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY diwajibkan untuk memperhatikan kebutuhan riil dengan berpegang pada standar biaya yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen instansi dalam menjaga disiplin anggaran serta mendukung terciptanya birokrasi yang lincah dan berorientasi pada hasil.

Dengan digelarnya rapat ini, Kanwil Kemenkum DIY optimis dapat menghasilkan rencana anggaran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja Kemenkum di Yogyakarta.