RRI.CO.ID, Sleman - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencatat capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Sejumlah bidang bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Kepala Bappeda Sleman, Nur Fitri Handayani, mengatakan secara keseluruhan pembangunan daerah dilaksanakan melalui sekitar 32 urusan pemerintahan yang masing-masing memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Salah satu capaian paling menonjol berada pada sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tahun 2025 mencapai 6,53 persen, melampaui target yang ditetapkan pada kisaran 5,11 - 5,74 persen.

“Alhamdulillah artinya kita bisa melampaui target yang sudah ditetapkan. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis, 30 April 2026.

Selain sektor ekonomi, pembangunan sumber daya manusia juga menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sleman tercatat mencapai 86,35% atau masuk kategori sangat tinggi, melampaui target 2025 yang berada pada rentang 85,73 - 85,90 persen.

Fitri menyebut peningkatan IPM dipengaruhi naiknya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat. “Secara rata-rata nasional, kami sudah di atas rata-rata nasional,” ucapnya

Meski sebagian besar indikator melampaui target, Fitri mengakui masih terdapat tantangan di bidang infrastruktur. Persentase jalan kondisi mantap pada tahun 2025 terealisasi 70,98%, sedikit di bawah target sebesar 71,44 persen.

“Kalau yang tadi indeks tadi kita sudah cukup bagus tapi untuk infrastruktur ternyata kita masih punya PR” ujar Fitri.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sleman, Tintin Marlina, menegaskan peran Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan akuntabel.

“Peran kami memastikan kegiatan pembangunan tercapai secara efektif, efisien, ekonomis, aset daerah aman, laporan keuangan akuntabel, serta seluruh pelaksanaan kegiatan taat aturan,” ucapnya, dalam kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi, serta layanan konsultasi bagi organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan program sesuai ketentuan.