RRI.CO.ID, Gunungkidul - Penyempurnaan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) menjadi fokus kolaborasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) dan KPP Pratama Wonosari melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Business Development Services (BDS) Tahun 2026. Rangkaian kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh edukasi dan dukungan pengembangan usaha.
Kepala KPP Pratama Wonosari, Udji Setiono, mengatakan FKP merupakan sarana komunikasi dua arah antara unit pelayanan dan masyarakat untuk memperoleh masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, BDS diarahkan untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, tidak hanya dari sisi pemahaman perpajakan, tetapi juga kapasitas usaha dan daya saing. “FKP salah satu amanat Kementerian Keuangan sebagai sarana unit pelayanan membangun komunikasi dua arah, memperoleh masukan, saran, kritik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Udji.
Melalui FKP, DJP menghimpun masukan dari sejumlah pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan beserta Kompensasi Layanan. Forum tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, Kadin, media, tokoh masyarakat, serta pelaku UMKM. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan dapat memberikan gambaran kebutuhan pengguna layanan sehingga pelayanan perpajakan dapat terus dikembangkan agar semakin berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Masukan yang disampaikan para pemangku kepentingan kemudian dibahas melalui hearing dan dialog pentahelix. Mekanisme tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan secara langsung antara DJP dan para stakeholder mengenai pelayanan perpajakan. Hasil pembahasan selanjutnya didokumentasikan dalam berita acara Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan standar pelayanan.
Pada rangkaian BDS, DJP memberikan materi pengembangan usaha dan inspirasi UMKM kepada 32 peserta UMKM binaan Rumah BUMN Gunungkidul. Selain mendapatkan wawasan pengembangan bisnis, peserta juga memperoleh pemaparan mengenai PP Nomor 20 Tahun 2026 dan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Edukasi tersebut diarahkan agar pengembangan usaha dapat berjalan beriringan dengan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Kegiatan juga diisi dengan pengenalan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai salah satu informasi pendukung bagi pelaku usaha. Dalam kesempatan yang sama, DJP memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui penyerahan secara simbolis piagam penghargaan kepada perwakilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. “BDS sebagai bagian dari upaya DJP dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM, edukasi yang tidak hanya berfokus aspek perpajakan, namun juga peningkatan kapasitas usaha, serta daya saing UMKM Gunungkidul,” ucap Udji.
Kolaborasi Kanwil DJP DIY dan KPP Pratama Wonosari melalui FKP dan BDS mempertemukan dua pendekatan dalam satu rangkaian kegiatan, yakni penyempurnaan pelayanan publik dan penguatan kapasitas pelaku UMKM. Melalui forum konsultasi, DJP memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sementara melalui BDS pelaku usaha mendapatkan edukasi serta informasi yang mendukung pengembangan bisnis. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan perpajakan yang responsif sekaligus mendorong UMKM Gunungkidul berkembang secara berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....