RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemberdayaan UMKM adalah kunci utama untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung. Langkah ini didukung oleh penguatan modal, pelatihan digital, serta kolaborasi lintas sektor.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul, Hartini, mengatakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun ini mengalokasikan 250 juta rupiah untuk mendukung Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Diharapkan dengan program penguatan modal ini, maka sektor UMKM di Bumi Handayani bisa lebih berdaya.

“Kita terus berupaya meningkatkan daya saing sektor UMKM di Bumi Handayani. Selain terus melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan, juga ada bantuan untuk permodalan melalui program kurda”, katanya ketika menjadi narasumber Dialog Jogja Menyapa di RRI Yogyakarta pada Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Hartini, program ini sudah dijalankan sejak beberapa tahun lalu, untuk memberikan kemudahan akses perbankan bagi pelaku usaha. Bentuk dukungan ini diwujudkan dengan memberikan subsidi pembayaran bunga di setiap pengajuan kredit Kurda di BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG).

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ardito Bhinadi, menjelaskan penguatan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, persoalan yang selama ini dihadapi pelaku usaha mikro masih berkisar pada akses permodalan dan akses pasar, sehingga diperlukan kolaborasi lintas pihak untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan.

“UMKM memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar penggerak ekonomi. Oleh karena itu, agar UMKM naik kelas tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, tapi butuh dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya”, katanya.

Ardito menambahkan Pemerintah harus terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan ruang promosi yang lebih strategis dan dekat dengan masyarakat. (Prima Hapsari)