RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pakar Perpajakan UMY Muhammad Bahrul Ilmi meminta pemerintah, agar memastikan kebijakan fiskal tidak berorientasi pada peningkatan penerimaan negara. Namun, juga harus mendorong inovasi digital.
Menurut Bahrul Ilmi, kebijakan perpajakan yang ideal harus dibangun di atas tiga prinsip utama. Yaitu prinsip keadilan, prinsip kesederhanaan, dan kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
”Pajak tetap diperlukan untuk menjaga keadilan dan memperluas basis penerimaan negara,” katanya, Minggu, 26 Juli 2026. ”Namun, tarif dan mekanisme pemungutannya harus sederhana agar tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha”
Ia menilai, persoalan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya pajak terhadap layanan digital seperti pajak bagi pengguna aplikasi Strava Premium. Namun, bagaimana kebijakan tersebut dirancang secara proporsional.
”Sehingga, tidak menghambat transformasi digital yang berkembang pesat,” ucapnya. ”Pemerintah perlu lebih bijak dalam menentukan arah kebijakan perpajakan digital.”
Di satu sisi, negara memang membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Namun di sisi lain, masyarakat juga butuh dukungan, agar tetap terdorong untuk memanfaatkan teknologi digital yang terus berkembang.
”Sebab, teknologi digital berkontribusi terhadap produktivitas, inovasi, dan kesehatan,” katanya. ”Pajak seharusnya dikenakan atas transaksi ekonomi, bukan sampai mengurangi manfaat sosial yang dihasilkan oleh teknologi digital.”
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....