KBRN, Yogyakarta: Potensi dana swasta untuk membantu pembangunan daerah perlu terus didorong di tengah situasi kebijakan pemotongan anggaran pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat lewat program CSR swasta diharapkan perencanaan pembangunan bisa dijalankan dengan baik.

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto menegaskan hal tersebut dalam dialog Srawung DPRD DIY dengan topik politik dan kerakyatan bersama SKH Kedaulan Rakyat, Sabtu (19/7/2025).

"Alhamdulillah, DPRD DIY baru saja menyelesaikan penetapan APBD Perubahan 2025. Sementara rancangan KUA PPAS 2026 segera dikonsultasikan ke Kemendagri mengingat hingga hari ini belum terbit pedoman penyusunan APBD Tahun 2026," kata Eko Suwanto.

Eko Suwanto menjelaskan, sesuai intruksi Presiden RI, anggaran 2025 terdapat pemotongan dana keistimewaan sebanyak Rp200 M. Termasuk pemotongan dana lainnya lebih dari Rp65 M.

"Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang ditugaskan pusat seperti makan bergizi gratis lalu tanggung jawab realisasikam sekolah rakyat yang butuh lahan 5 hektar, " ucap Eko Suwanto.

Eko Suwanto menambahkan dalam urusan partisipasi masyarakat di pembangunan daerah, porsinya terbilang masih kecil dan potensi swasta perlu terus didorong.

Diskusi bersama Pemda perlu untuk cari anggaran swasta, untuk menopang anggaran yang ditugaskan oleh pusat. Partisipasi swasta, sejatinya sudah ada akan tetapi potensi tersebut belum digali secara maksimal.

Eko Suwanto menyatakan, pemotongan anggaran akan berdampak signifikan, sehingga Pemda perlu melakukan langkah untuk mencari sumber lain dikala dana dipotong

"Kami ingatkan ada tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi. Fakir miskin anak terlantar dipelihara negara, lansia DIY perlu diberi bantuan, data 10,4 persen angka kemiskinan. Saran, Bappeda silakan susun big data mikro, cacah jiwa atau sensus, hasilnya bisa jadi kebijakan pemerintah daerah guna intervensi atasi kemiskinan yang terjadi," ucap Eko Suwanto.

Berkaitan tanggung jawab negara sesuai konstitusi, Eko Suwanto mencontohkan praktek kepemimpinan Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Bagaimana kemandirian dan partisipasi masyarakat bisa angkat kekuatan fiskal, dalam upaya membangun rumah warga yang tidak layak huni, dijalankan dengan gotong royong.

"Saat ada pemotongan anggaran, alokasi anggaran terbatas dengan gandeng baznas dan CSR tetap bisa jalankan bedah rumah tidak pakai APBD, ini jadi role model, ketika duit terbatas program bantu rakyat tak berhenti," ujar Eko Suwanto.

Eko Suwanto juga mencontohkan, pilihan alokasi anggaran mobil dinas Wali kota Yogyakarta dialihkan jadi gerobak pengangkut sampah, hingga realisasi pelayanan kesehatan gratis. Pemerintah DIY bisa bekerja sama dengan Baznas dan CSR.

"Program dan kegiatan bisa berjalan, saat ada partisipasi masyarakat. Bagaimana juga BUMN, perusahaan nasional bisa berperan serta dalam pembangunan daerah. Ini senafas dengan implementasi ideologi Pancasila dan konstitusi," ujar Eko Suwanto, mengakhiri. (Yan/par)