KBRN, Yogyakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berfungsi secara optimal di tengah masa transisi pemerintahan dan ditambah tekanan global yang terus menerpa. APBN pun menjadi instrumen penting untuk menjaga perekonomian nasional maupun regional, di mana pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terjaga di angka 5,11 persen yoy.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) Agung Yulianta menjelaskan, realisasi Belanja Negara di DIY pada akhir April 2025 mencapai Rp5,95 triliun. Hal itu didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp2,52 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp3,43 triliun.

"Di dalam Belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 14,88 persen yang ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU dan DAK Non Fisik," ujar Agung Yulianta, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/5/2025).

Sementara itu, Pendapatan Negara sampai dengan April 2025 mencapai Rp3,12 triliun atau 29,93 persen dari target. Penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2025 understated sebesar Rp17,73 miliar (deviasi 12,04 persen) disebabkan adanya pengalihan penerimaan pajak Wajib Pajak cabang ke pusat mulai Januari 2025.

Sedangkan penerimaan bea cukai sampai dengan 30 April 2025 overstated sebesar Rp16,47 miliar (deviasi 24,08 persen) yang disebabkan penurunan penerimaan cukai khususnya Cukai Hasil Tembakau akibat jumlah produksi sigaret yang menurun.

Sementara itu, penerimaan PNBP sampai dengan 30 April 2025 overstated sebesar Rp40,55 miliar (deviasi 16,57 persen) disebabkan oleh deviasi pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Pendidikan, dan Jasa Kepolisian turut disebabkan banyaknya hari libur di bulan April 2025 yang berpengaruh terhadap permintaan jasa pada satuan kerja.

Agung menegaskan, kinerja APBN hingga 30 April 2025 di wilayah DIY tetap solid dan terjaga. Menurutnya, pemerintah terus berkomitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperkuat ketahanan nasional. "Tentu tujuannya untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045," ucapnya.