Realisasi Belanja Negara di DIY Akhir Mei Rp3,9 Triliun, Tercapai 36,58 Persen

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 31 Mei 2026 terus menunjukkan kinerja yang solid dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah, menjaga kesinambungan pelayanan publik serta memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat hingga akhir Mei 2026, realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp7.646,09 miliar atau 39,12 persen dari pagu Rp19.545,25 miliar, sementara Pendapatan Negara di DIY terealisasi Rp3.980,43 miliar atau 36,58 persen dari target Rp10.882,22 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja APBN di DIY tetap dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan dirancang untuk mendukung akselerasi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3.997,55 miliar atau 35,10 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp2.464,90 miliar, Belanja Barang sebesar Rp1.043,92 miliar, dan Belanja Modal sebesar Rp488,73 miliar.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti mengatakan, secara nominal Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 22,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Belanja Modal yang tumbuh signifikan sebesar 217,20 persen.

"Untuk Belanja Pegawai tumbuh 15,95 persen dan Belanja Barang meningkat 7,87 persen yang mencerminkan naiknya aktivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat," ujar dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu, 4 Juli 2026.

Sementara itu, untjk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp3.648,54 miliar atau 44,73 persen dari alokasi Rp8.157,27 miliar. Penyaluran tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.480,64 miliar.

Sedangkan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp881,34 miliar, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp150 miliar, Dana Desa sebesar Rp106,93 miliar, dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp29,63 miliar. Penyaluran TKD menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah.

Dari sisi Pendapatan Negara, Penerimaan Perpajakan di DIY hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp2.760,92 miliar atau 34,10 persen dari target. Secara nominal, Penerimaan Pajak tumbuh 13,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh signifikan sebesar 52,85 persen, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) tumbuh 15,35 persen.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp315,57 miliar atau 33,95 persen dari target. Penerimaan tersebut masih didominasi oleh Penerimaan Cukai sebesar Rp311,36 miliar, sedangkan Bea Masuk mencapai Rp4,21 miliar.

Secara nominal, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kontraksi 6,80 persen, meskipun Penerimaan Bea Masuk masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 21 persen. Selanjutnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1.219,52 miliar atau 43,77 persen dari target. Secara nominal PNBP tumbuh 3,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Juli Kestijanti menyatakan, melalui realisasi APBN tersebut, pemerintah terus mengoptimalkan belanja tematik sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di DIY. Pada sektor ketahanan pangan, dukungan APBN diarahkan melalui berbagai program Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional serta kementerian/lembaga lainnya, antara lain identifikasi penyakit hewan, pendidikan vokasi pertanian, gerakan pangan murah serta pembangunan prasarana pertanian.

Lalu, pada sektor infrastruktur, pemerintah melanjutkan pembangunan Bendungan Bener, Groundsill Sungai Srandakan, preservasi jalan koridor logistik, jaringan irigasi sentra produksi pangan serta pembangunan prasarana pengendalian banjir kawasan strategis. Kemudian, pada sektor kesehatan, APBN mendukung pembangunan laboratorium pengawasan obat dan makanan, pengadaan peralatan laboratorium serta penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Selanjutnya, pada sektor pendidikan, pemerintah terus mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan tinggi, pemberian tunjangan profesi guru, pengembangan pendidikan teknologi nuklir, pembangunan Sekolah Rakyat serta penyaluran BOS, BOP PAUD, dan berbagai bantuan pendidikan lainnya. Juli Kestijanti menegaskan, pemerintah terus memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah melalui optimalisasi pelaksanaan APBN, percepatan penyaluran belanja negara, peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan berbagai program prioritas nasional.

"Sehingga manfaat APBN dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dan mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan serta berdaya saing di Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya, mengakhiri.