KBRN, Yogyakarta: Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memegang peranan penting dalam menjaga perekonomian nasional maupun regional di tengah kondisi perekonomian global yang diwarnai oleh ketidakpastian. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), target alokasi belanja ABPN tahun 2025 mencapai Rp20,14 triliun, dengan realisasi hingga bulan Maret atau Triwulan I mencapai mencapai Rp4,66 triliun atau 23,62 persen.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY Agung Yulianta, dalam konferensi pers Kinerja APBN Kita Regional DIY Triwulan I 2025, di Gedung Treasury Learning Center, Ngupasan, Yogyakarta pada Rabu (7/5/2025). Agung Yulianta menjelaskan, realisasi 23,62 persen ini diakui mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,62 persen. Kondisi ini diakibatkan, karena tahun sebelumnya ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Jadi di bulan Februari-Maret itu dana-dana hibah, belanja barang itu sudah diserap untuk membayar proses pilkada. Sementara tahun 2025 tidak ada pilkada, sehingga serapannya normal kembali. Ini yang membuat perbedaannya antara penyerapan tahun 2024 dan 2025," kata Agung Yulianta.

Agung Yulianta menyampaikan, belanja pegawai di DIY tumbuh 4,89 persen Year on Year (YoY) atau terealisasi sekitar Rp1,369 triliun, yang di dalamnya termasuk pembayaran THR untuk pegawai yang dibayarkan di bulan Maret tahun 2025. Sedangkan untuk realisasi belanja barang mengalami kontraksi signifikan yaitu 48,53 persen antara lain disebabkan karena Pilkada tahun 2024, termasuk adanya efisiensi.

"Jadi ini bukan berarti nanti duitnya tidak kepakai, akan kepakai dialokasikan ke pos-pos yang lebih produktif. Jadi yang sifatnya seremoni, koordinasi, perjalanan dinas dalam kota, itu memang sengaja oleh Bapak Presiden untuk ditertibkan, supaya bisa dilakukan untuk kegiatan yang lebih produktif," ucap Agung Yulianta.

Sementara pada belanja modal, dijelaskan Agung Yulianta, dari alokasi pagu Rp1,51 triliun baru terealisasi Rp32,43 miliar, hal ini karena ada penataan. Dengan alokasi kontraksi turun 91,78 persen dibanding tahun lalu, karena adanya alokasi yang berbeda. "Tahun lalu alokasi belanja modal itu melebihi Rp4 triliun, tahun ini tinggal Rp1,5 triliun. Sehingga penyerapannya pun berbeda, karena alokasinya juga berbeda," katanya.

Lebih lanjut Agung Yulianta menyebutkan, tahun ini pemerintah lebih menunjukkan perhatian pada kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan pada realisasi pencairan bantuan sosial (Bansos), yang sudah mencapai 10,79 persen. "Bahkan kenaikannya 100 persen untuk bansos. Jadi, lebih cepat diserap karena ini menyangkut langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat Rp1,89 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) Rp2,77 triliun. "Di dalam Belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 4,74 persen yang ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU dan DAK Non Fisik serta adanya penyaluran dana insentif fiskal," ujar Agung Yulianta.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu DIY, Erna Sulistyowati menjelaskan dari sektor Pendapatan Negara, kinerja Penerimaan Pajak secara month to month mengalami pertumbuhan hingga 38 persen sampai dengan akhir Maret 2025. Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan 6,11 persen.

"Pertumbuhan PNBP ditopang oleh kenaikan Pendapatan Badan layanan Umum (BLU) yang berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan," kata Erna.

Erna menegaskan, kinerja APBN pada triwulan I 2025 tetap solid menjaga perekonomian regional. Realisasi Belanja Negara tetap on track dan APBN menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian.

"APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Erna.