RRI.CO.ID, Bantul - Semangat emansipasi perempuan yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini terus menemukan relevansinya di era modern, khususnya di dunia perguruan tinggi. Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kesetaraan gender tidak lagi sekadar konsep normatif, melainkan telah diwujudkan dalam praktik nyata di berbagai lini kehidupan kampus.

Hal tersebut tercermin dalam sistem akademik maupun organisasi di UMY yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi setara dalam hal kesempatan, pencapaian, hingga kepemimpinan. Tidak ada batasan berbasis gender dalam mengakses ruang-ruang strategis, baik dalam bidang akademik maupun struktural.

Direktur Direktorat Komunikasi Public UMY Ratih Herningtias, menegaskan bahwa kampus tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam penentuan jabatan maupun pencapaian akademik. “Yang dilihat adalah kompetensi, kredibilitas, dan pencapaian. Tidak ada porsi khusus antara laki-laki dan perempuan,” ujarnya.

Dalam bidang akademik, capaian tertinggi seperti guru besar terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat. Begitu pula jabatan struktural yang ditentukan berdasarkan kemampuan dan komitmen individu, bukan jenis kelamin. Sistem ini dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Meski demikian, UMY tetap membedakan antara ranah organisasi dan aspek syariat. Dalam praktik keagamaan seperti imam salat, peran tersebut mengikuti ketentuan agama. Namun di luar itu, termasuk dalam kepemimpinan dan pengembangan karier, tidak ada pembatasan bagi perempuan untuk berkiprah dan berkembang.

Upaya mendorong kesetaraan juga diwujudkan melalui kurikulum pembelajaran. Pada program studi tertentu seperti Hubungan Internasional, isu gender menjadi bagian penting dalam kajian akademik. Mahasiswa diajak memahami peran perempuan dalam politik global, gerakan sosial, hingga teori feminisme. “Perempuan punya peran besar dalam isu internasional, tidak kalah dengan laki-laki,” ujarnya.

Di sisi lain, kesetaraan tersebut tetap dibarengi dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam konteks biologis seperti kehamilan. Kebijakan kampus, termasuk kewajiban busana muslimah, dinilai sebagai bentuk perlindungan. Ratih menyebut identitas perempuan Muslim justru memberi keuntungan dalam interaksi global. “Ketika di luar negeri, orang akan lebih menghormati dan memahami batasan kita, termasuk soal makanan halal,” ujarnya.

Meski di lingkungan kampus hambatan struktural tidak ditemukan, tantangan masih hadir di masyarakat luas. Budaya patriarki dan stereotip terhadap perempuan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar. “PR terbesar kita adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati perempuan dan memberi ruang yang sama,” katanya. Ia pun berpesan agar perempuan Indonesia lebih percaya diri. “Setiap perempuan punya potensi. Jangan biarkan persepsi orang lain membatasi langkah kita. Kuncinya ada pada diri sendiri,” ujarnya.