RRI.CO.ID, Yogyakarta — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa kualitas pemimpin sejatinya merefleksikan kondisi rakyat, demikian pula sebaliknya. Karena itu, ia mengajak semua pihak melakukan refleksi atas proses bernegara yang telah berjalan—apakah sudah berada di jalur yang tepat atau masih perlu perbaikan.

Pesan tersebut disampaikan Dahnil saat mengisi Ramadan Public Lecture (RPL) bertema “Bagaimana Alquran Memandu Kehidupan Bernegara?” di Masjid Kampus UGM, Minggu, 22 Februari 2026. Ia menekankan pentingnya keilmuan dalam tata kelola negara, terutama bagi para pengambil keputusan.

Dalam ceramahnya, Dahnil menyebut kepemimpinan harus dilandasi sifat amanah dan tanggung jawab. Menurutnya, demokrasi menuntut kemampuan kolektif untuk menghadirkan figur-figur yang berintegritas dan dapat dipercaya.

“Di era demokrasi yang kita tuntut adalah bagaimana kemudian kita punya kemampuan untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang memegang amanah sepenuhnya, yang bisa dipercaya, yang punya integritas,” katanya.

Ia juga menyoroti tantangan integritas di era digital, ketika batas antara benar dan salah kerap dibentuk oleh algoritma. Kondisi ini, lanjutnya, menuntut kecakapan literasi agar masyarakat mampu menyaring informasi yang dikonsumsi dari media sosial.

“Di tengah informasi yang surplus luar biasa banyak, maka kemampuan kita untuk menjaring itu dituntut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dahnil memaparkan empat esensi kehidupan bernegara menurut Alquran, yakni keadilan, musyawarah, persatuan, dan tanggung jawab. Dari keempatnya, keadilan disebut sebagai pilar paling mendasar karena selalu relevan sepanjang zaman.

“Keadilan adalah diskursus yang tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas sampai dengan akhir zaman,” katanya.