RRI.CO.ID, Yogyakarta - Polda DIY bersama para pemangku kepentingan menggelar diskusi panel bertema kolaborasi presisi untuk menjamin keamanan, higienitas, dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis 12 Februari 2026.

Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, diantaranya Irwasda Polda DIY Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi, serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Region DIY Harosno Budi Waluyo.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program MBG di wilayah DIY.

Irwasda Polda DIY Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Diskusi ini untuk penguatan kolaborasi SPPG di wilayah Yogyakarta. Harapannya, melalui forum ini para peserta memperoleh pemahaman yang sama mengenai peningkatan keamanan, higienitas, dan kualitas layanan SPPG ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang sangat baik dan memiliki dampak jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Namun, sebagai program dengan pendekatan baru, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar.

“Kita harus bersama-sama mendukung program ini. Jika ada kekurangan, termasuk potensi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan, maka perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dan konsisten,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi menekankan pentingnya pemenuhan standar laik higiene sanitasi sebagai syarat utama keamanan pangan dalam program MBG. Ia menjelaskan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas percepatan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk pengawasan dan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi bagi penyedia layanan.

“Tujuan MBG ini sangat baik, sehingga harus kita dukung bersama. Salah satu kunci utamanya adalah pemenuhan syarat higiene sanitasi agar makanan yang disajikan benar-benar aman bagi penerima manfaat,” katanya.

Menurutnya, penerapan standar operasional prosedur dan sertifikasi keamanan pangan terbukti mampu menekan kasus kecurigaan keracunan makanan. Berdasarkan data, jumlah kasus yang sempat mencapai 23 pada 2025 kini menurun menjadi tiga kasus pada tahun ini.

“Ini menunjukkan bahwa penerapan Standart Operating Procedur (SOP) dan standar higiene sanitasi sangat berdampak pada keamanan pangan,” katanya.

Kepala KPPG Region DIY Harosno Budi Waluyo menambahkan koordinasi presisi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan program MBG. Saat ini, sebanyak 385 SPPG telah siap beroperasi di DIY dan 323 di antaranya sudah aktif melayani masyarakat dengan jumlah penerima manfaat maksimal 3.000 orang per unit.

“MBG adalah hak anak Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih presisi, kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas layanan, mulai dari rantai pasok, proses produksi, hingga distribusi makanan,” ucapnya. (KAT/AAN)