KBRN, Yogyakarta: Pemerintah meningkatkan jumlah rumah subsidi dan bantuan renovasi rumah tidak layak huni dengan porsi anggaran hingga 80 persen, sebagai upaya sekaligus mendorong pemenuhan hunian layak. Peningkatan jumlah ini juga berdampak pada pergerakan ekonomi di berbagai sektor.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 10 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta rumah lainnya masuk kategori tidak layak huni. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah meningkatkan alokasi program rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara signifikan.

“Rumah subsidi sudah dinaikkan oleh Pak Prabowo luar biasa. Biasanya 220 ribu unit pertahun, tahun ini dinaikin langsung jadi 350 ribu unit,” ucapnya saat mengunjungi rusun kejati DIY pada Jumat (7/11/2025) malam.

Maruarar Sirait yang karip dipanggil Ara, mengatakan kenaikan tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan Para pekerja di proyek membeli makan di warung, yang kemudian membeli bahan pangan dari pasar sehingga menggerakkan petani dan peternak. Sektor bahan bangunan juga ikut bergerak karena melibatkan produk industri seperti semen, kaca, lampu, dan cat. Distribusinya memerlukan sopir dan armada truk. Selain itu, sektor perbankan, asuransi, dan pemasaran juga terdorong. Dengan demikian, program ini dapat memberikan dampak ekonomi berantai yang besar.

Sementara itu, untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi rakyat Indonesia yang memiliki rumah tidak layak huni tahun ini sejumlah 45 ribu unit. Ara menjelaskan untuk tahun mendatang direncanakan sekitar 400 ribu unit.

“Dari Rp10,5 triliun anggaran kami, itu untuk merenovasi rumah rakyat miskin, rakyat yang tidak mampu, ada 8,1 triliun. Jadi anggaran kami itu mayoritas sekitar 80% itu untuk membantu rakyat,” ujarnya

Ia menilai dengan penambahan ini merupakan wujud loyal dari pemerintahan Indonesia dimana mengutamakan kepentingan rakyat dengan anggaran tersebut. “Jadi kalau dia mengutamakan rakyatnya untuk renovasi rumah menurut saya itu bagus pro rakyat,” kata Menteri PKP. (fka)