Pemerintah Dorong Pariwisata Berkelanjutan Raja Ampat

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memantau pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat. Kegiatan diisi dengan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Dalam Forum Koordinasi itu, Menpar Widiyanti ingin memastikan pengembangan Pembangunan pariwisata Raja Ampat, berjalan terarah dan berkelanjutan. Pemerintah juga menempatkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat, sebagai prioritas utama, dalam pengembangan pariwisata Raja Ampat.

"RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan," ujar Menpar Widiyanti di Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 11 Mei 2026.

Dari hasil evaluasi lapangan, pemerintah menemukan beberapa isu yang memerlukan perhatian bersama. Di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut, serta penataan lalu lintas kapal wisata.

Menpar juga menambahkan, Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan _mooring buoy_ (pelampung tambat). Hal itu sebagai solusi mitigasi utama, untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal.

"Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah. Untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” kata Widiyanti.

Menpar mengingatkan status Raja Ampat sebagai "Surga Terakhir di Bumi", membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah. Yakni untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.

"Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan. Juga kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau mengatakan, Raja Ampat memiliki tiga pengakuan internasional penting. Ketiganya yaitu Global Geopark dan Biosphere Reserve dari UNESCO, serta Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.

“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya. Sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” kata Nausrau.

Meski demikian, Nausrau juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal. Seperti terbatasnya kompetensi SDM, kurangnya jadwal feri Sorong–Waisai, serta transportasi antar-pulau yang teratur dengan tarif terjangkau

Ia juga menyoroti kurangnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit, untuk memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil. Ia berharap adanya pendampingan dari Kementerian Pariwisata, dalam proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO Agustus mendatang.

“Revalidasi ini sangat menentukan, apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan. Juga ditingkatkan, atau justru dicabut,” ucapnya.