Jaga Opini WTP, OPD Papua Pegunungan Diminta Benahi Administrasi

RRI.CO.ID, Wamena – Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Lukas Kosay, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menjadikan konsultan sebagai tumpuan utama dalam penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan. Ditekankan, pentingnya penguatan kapasitas aparatur internal, agar setiap OPD mampu mengelola administrasi dan keuangan secara mandiri, tertib, serta akuntabel.

Lukas menyampaikan arahan tersebut lewat apel pagi, dengan mengingatkan kembali pesan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, agar kepala OPD mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia. Menurutnya, staf harus diberi ruang untuk memahami dan menjalankan tugas sesuai kompetensi sehingga kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan terus meningkat.

“Jangan sampai konsultan menjadi tumpuan utama. Staf yang ada di masing-masing OPD harus diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya,” tegas Lukas.

Lukas juga meminta OPD segera mempersiapkan APBD Induk setelah pembahasan APBD Perubahan 2026 selesai dan ditandatangani DPR Papua Pegunungan, yang kini masih dalam proses evaluasi di tingkat pusat. Ia menilai persiapan sejak awal diperlukan agar perencanaan program, kegiatan, kebutuhan anggaran, dan dokumen pendukung dapat disusun secara matang.

“APBD Perubahan kita sudah selesai, DPR sudah tanda tangan dan saat ini sementara evaluasi di pusat. Berhubungan dengan ini, para pimpinan OPD nanti kita lakukan persiapan untuk APBD Induk, segera kita siapkan,” jelasnya.

Memasuki Oktober 2026, Lukas mengingatkan seluruh OPD hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan hingga berakhirnya tahun anggaran pada 31 Desember 2026. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta segera menginventarisasi pekerjaan fisik maupun administrasi yang belum selesai, termasuk dokumen kegiatan, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran.

“Sekarang kita sudah memasuki sisa tiga bulan lagi jadi segera siapkan segala sesuatu, menyangkut administrasi pengelolaan keuangan dan pemerintahan,” tegas Lukas.

Perhatian khusus juga diberikan kepada OPD yang mengelola program dan kegiatan bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), dengan memastikan seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban tersedia secara lengkap. Setiap penggunaan anggaran pemerintah harus didukung dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan agar potensi persoalan administrasi maupun temuan pemeriksaan dapat diminimalkan.

“Setiap penggunaan anggaran harus jelas dokumennya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pekerjaan dan administrasi menumpuk kemudian baru diselesaikan menjelang akhir tahun,” ujarnya.

Seluruh OPD juga diminta bekerja bersama mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pencapaian tersebut merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sehingga pengawasan internal, kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pertanggungjawaban, serta tindak lanjut hasil monitoring dan pemeriksaan harus menjadi perhatian bersama.

“Dua kali saya sebut ini, kita tetap mempertahankan WTP, sebutannya memang gampang, tetapi untuk mempertahankan itu sulit. Karena itu dipersiapkan, sudah tinggal tiga bulan lagi,” katanya.

Diharapkan, tiga bulan terakhir tahun anggaran 2026 dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan internal. Ia menegaskan penyelesaian pekerjaan harus berjalan seiring dengan kelengkapan administrasi sehingga seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.