DPMK Jayawijaya Pastikan Dana 328 Kampung untuk Pelatihan Operator

RRI.CO.ID, Wamena – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya memastikan dana kampung yang telah diprogramkan oleh 328 kampung tetap digunakan sesuai peruntukan, termasuk untuk pelatihan administrasi pemerintahan kampung dan pengadaan laptop. Dana tersebut sementara diamankan di rekening bank untuk memastikan anggaran tidak digunakan di luar program yang telah ditetapkan dalam APBK kampung.

Plt. Kepala DPMK Kabupaten Jayawijaya, Yaiper Gombo, S.Pd., mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas operator kampung dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Setiap kampung direncanakan mengikutsertakan sekitar dua orang peserta dalam pelatihan yang akan dilaksanakan melalui lembaga pelatihan resmi.

“Dana itu bukan dipotong, tetapi diamankan untuk kegiatan pelatihan dan pengadaan laptop yang sudah diprogramkan oleh kampung,” jelas Yaiper di Wamena, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, setelah pelatihan selesai, masing-masing kampung akan memperoleh laptop sebagai aset kampung untuk menunjang pekerjaan operator dalam menjalankan administrasi pemerintahan. DPMK sebagai OPD teknis hanya memfasilitasi pelaksanaan program yang anggarannya telah dimasukkan oleh masing-masing kampung dalam APBK.

“Tidak ada itikad buruk dari dinas untuk memotong uang. Bukan itu. Dana tersebut diamankan untuk kegiatan pelatihan,” tegasnya.

DPMK Jayawijaya selanjutnya akan mengundang para kepala kampung dari 328 kampung untuk mengikuti sosialisasi teknis setelah pembagian surat keputusan. Kegiatan sosialisasi direncanakan dipusatkan di satu lokasi guna menjelaskan mekanisme pelatihan, penggunaan anggaran Dana Desa, serta pengadaan laptop sebagai sarana pendukung administrasi kampung.

“Bukan hanya ilmunya yang diberikan, tetapi sarana seperti laptop juga disiapkan sebagai alat kerja operator kampung,” ujarnya.

Yaiper berharap sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang sama kepada kepala kampung dan masyarakat bahwa dana yang diamankan tetap merupakan anggaran kampung. Penggunaannya akan diarahkan sesuai program yang telah disepakati dalam APBK, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan administrasi pemerintahan di tingkat kampung.