KBRN, Wamena: Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penanganan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif guna memastikan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh seluruh aspek kehidupan warga. Negara, menurutnya, harus hadir secara utuh dalam proses pemulihan.

“Negara tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan, penghidupan, dan masa depan masyarakat terdampak bencana,” ujar Presiden.

Ia menekankan pemulihan harus dilakukan secara holistik, dengan mengintegrasikan tahap tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan data pemerintah hingga awal Januari 2026, bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra mengakibatkan lebih dari seribu korban jiwa, puluhan ribu warga mengungsi, serta kerusakan rumah tinggal, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat bergerak cepat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI–Polri, serta dukungan dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara dan menyiapkan relokasi permanen di wilayah rawan bencana. Pemulihan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan sarana transportasi juga dipercepat agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal. Di bidang sosial, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik, bantuan tunai, serta santunan bagi keluarga korban meninggal dan luka berat, disertai program pemulihan ekonomi melalui bantuan usaha mikro.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani pascabencana secara menyeluruh.

“Pendekatan holistik ini penting agar masyarakat tidak hanya selamat dari bencana, tetapi juga mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Kepala Kantor Staf Presiden, Timothy Ivan Triyono, menjelaskan Presiden Prabowo menerapkan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penanganan bencana.

“TSM bukan sekadar istilah, tetapi cara kerja agar pemulihan berjalan cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden juga menegaskan larangan praktik wisata bencana oleh pejabat serta menunjuk Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Jembatan untuk mempercepat pelaksanaan pemulihan infrastruktur di lapangan.