RRI.CO.ID, Lamongan - Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, serta jajaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Usai penyampaian pandangan umum fraksi, agenda dilanjutkan dengan jawaban Bupati terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan jawaban terkait usulan dalam Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemkab Lamongan berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), melalui penertiban inventarisasi, pengamanan, sertifikasi, penilaian, hingga pemanfaatan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pak Yes sapaan akrabnya mengatakan, aset daerah yang masih memiliki potensi ekonomi akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Setiap usulan dan dukungan yang telah disampaikan akan menjadi arah kebijakan perubahan peraturan daerah, sehingga selaras dengan kepastian hukum yang berlaku, dalam menunjang atau mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Maka, sebagai perhatian agar seluruh tatanan teknis ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya," katanya, Selasa, 8 September 2026.
Dalam pandangannya, fraksi-fraksi DPRD Lamongan menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai penting untuk menjadi perhatian dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Di antaranya perbaikan infrastruktur dan konektivitas, penguatan ketahanan pangan, pengelolaan risiko perubahan iklim, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas kewilayahan. Fraksi tersebut berharap alokasi anggaran perubahan dapat diarahkan untuk merekonstruksi ruas-ruas jalan yang memiliki tingkat urgensi tinggi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar anggaran diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan serta sarana dan prasarana pendidikan, termasuk program pendidikan Perintis. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban keluarga sekaligus memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.
Secara umum, seluruh fraksi juga mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis kreativitas masyarakat. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengembangan ekonomi kreatif dinilai menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mewujudkan masyarakat Lamongan yang semakin mandiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....