Perubahan APBD 2026 Fokus Kebutuhan Prioritas
- 02 Sep 2026 15:15 WIB
- Tuban
RRI.CO.ID, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 secara adaptif untuk menyesuaikan dinamika fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu 2 September, di Kantor DPRD Lamongan.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes mengatakan, perubahan APBD diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal selama tahun anggaran berjalan. "Penyesuaian anggaran ini kita lakukan agar kondisi fiskal tetap terjaga, sehingga target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita capai secara optimal,” katanya.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,021 triliun, turun sekitar Rp56,95 miliar atau 1,85 persen dibandingkan sebelum perubahan. Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3,183 triliun, meningkat sekitar Rp29,47 miliar atau 0,93 persen. Dengan komposisi tersebut, perubahan APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp161,72 miliar.
Pemkab Lamongan menetapkan sejumlah arah kebijakan fiskal untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Fokus tersebut meliputi penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat.
Di bidang infrastruktur, anggaran diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan rekonstruksi jalan kabupaten, jalan strategis daerah, hingga jalan desa sebagai keberlanjutan program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA). Sementara sektor pangan dan sumber daya air mendapat perhatian melalui normalisasi sungai, perbaikan waduk dan embung, peningkatan jaringan irigasi, penguatan tanggul, pengerukan sedimentasi, serta pembenahan drainase.
Pemkab juga memperkuat dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kapasitas usaha, kualitas produk, akses pasar, hingga daya saing pelaku usaha lokal.
Di sektor sumber daya manusia, pemerintah daerah melanjutkan penguatan bidang pendidikan dan kesehatan melalui sejumlah program, termasuk Pendidikan Berkualitas dan Gratis bagi Keluarga Kurang Sejahtera (Perintis) dan Lamongan Sehat. Sedangkan pada bidang lingkungan dan perlindungan masyarakat, kebijakan diarahkan pada penguatan sistem persampahan serta penambahan armada mobil pemadam kebakaran baru dengan teknologi modern.
Dalam rapat paripurna yang sama, Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sekaligus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
Wabup yang akrab disapa Mas Dirham menyebut pajak dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada 2025, realisasi retribusi daerah mencapai Rp303,86 miliar atau 97,38 persen dari target Rp312,05 miliar. Sementara hingga 31 Agustus 2026, realisasinya tercatat Rp166,47 miliar atau 53,09 persen dari target Rp313,58 miliar.
“Perubahan Perda ini tentu bukan semata-mata tentang penyesuaian tarif. Yang kita bangun adalah tata kelola pendapatan yang lebih tertib, adaptif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sejumlah materi yang mengalami penyesuaian antara lain pengecualian objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi pelaku usaha dengan peredaran usaha tidak lebih dari Rp15 juta per bulan, penetapan tarif pajak reklame sebesar 25 persen, serta penyesuaian objek, penggunaan jasa, struktur dan besaran tarif retribusi. Melalui perubahan APBD dan penyempurnaan regulasi pajak serta retribusi tersebut, Pemkab Lamongan menargetkan pengelolaan fiskal daerah tetap sehat, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan berkelanjutan.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....