RRI.CO.ID, Bojonegoro - ‎Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek infrastruktur desa guna memastikan kualitas pembangunan berjalan sesuai standar prosedur. Peninjauan ini difokuskan pada proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2025.‎

‎Dalam sidak tersebut, Wabup didampingi tim teknis yang terdiri dari Kepala Dinas PU BMPR, Inspektur Inspektorat, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro.

‎Lokasi pertama yang dikunjungi adalah proyek jembatan penghubung antara Desa Ngulanan dan Desa Ngablak di Kecamatan Dander. Proyek yang saat ini memasuki tahap pembongkaran tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2026.

‎Nurul menekankan agar pihak pelaksana tetap mengedepankan kualitas mutu meski dihadapkan pada tantangan kondisi alam.‎ "Pembangunan harus selaras dengan kondisi alam, namun konsultan dan kontraktor wajib memiliki inovasi untuk mencapai target. Kami akan pantau terus karena ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat," kata Nurul Azizah, Selasa 21 April 2026.

‎Apresiasi juga diberikan saat rombongan meninjau lokasi kedua di Desa Trembes, Kecamatan Malo. Wabup memuji perencanaan matang pemerintah desa setempat yang tetap menyediakan akses alternatif bagi warga selama proses pembangunan jembatan berlangsung.‎

‎Selain jembatan, rombongan juga meninjau hasil pembangunan jalan cor beton di Desa Bancer (Kecamatan Ngraho) dan Desa Tengger (Kecamatan Ngasem). Di Desa Bancer, proyek jalan sepanjang kurang lebih satu kilometer dilaporkan telah tuntas tepat waktu.‎

‎Wabup mengingatkan bahwa infrastruktur yang telah selesai dibangun kini menjadi aset desa yang harus dijaga bersama. Ia meminta pemerintah desa (Pemdes) tegas dalam mengatur pemanfaatan jalan agar usia pakai beton lebih maksimal.

‎"Pemerintah desa memiliki kewajiban memastikan warga mendapat manfaat jangka panjang. Salah satu caranya dengan membatasi kapasitas beban kendaraan yang melintas sesuai kelas jalan, agar masa pakai infrastruktur ini bisa maksimal," ujarnya.

‎Komitmen Pemerataan Infrastruktur ‎Pemberian BKKD 2025 merupakan langkah strategis Pemkab Bojonegoro untuk mempercepat konektivitas antarwilayah. Dengan anggaran yang digelontorkan secara luas, diharapkan pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan, melainkan merata hingga ke pelosok desa.

‎Melalui sidak ini, Pemkab Bojonegoro berkomitmen bahwa setiap rupiah yang dikucurkan melalui BKKD harus berwujud bangunan fisik yang tinggi dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas.