RRI.CO.ID, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan yang terukur, berbasis data akurat, serta didukung intervensi nyata di lapangan. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menekankan bahwa upaya penanganan stunting tidak boleh dimaknai sebagai rutinitas administratif semata, melainkan harus menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2026 yang diselenggarakan di Ruang Angling Dharma, Kamis 26 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menyelaraskan program lintas sektor sebelum pembahasan pada Musrenbang Kabupaten.

Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro menekankan tiga prinsip utama sebagai landasan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Pertama, seluruh proses perencanaan dan implementasi kegiatan harus didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, aspek lingkungan, khususnya ketersediaan dan kualitas air bersih, harus menjadi prioritas intervensi. Ketiga, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga integritas data melalui pelaporan yang jujur dan transparan.

Ia juga menyoroti bahwa permasalahan stunting tidak hanya berkaitan dengan kecukupan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. "Contohnya ada temuan di sejumlah wilayah, di mana kebutuhan nutrisi anak relatif terpenuhi, namun kualitas air yang dikonsumsi masyarakat belum memenuhi standar kesehatan," ujarnya.

Oleh karena itu, perangkat daerah terkait diminta untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas air bersih sebagai bagian dari upaya penanganan stunting secara komprehensif. Bupati juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan capaian program. Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak melakukan manipulasi data, karena hal tersebut dapat berdampak pada ketidaktepatan kebijakan yang diambil.

"Pemerintah daerah, akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap bentuk pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmi Elisabeth, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum pra-Musrenbang ini merupakan bagian dari implementasi aksi konvergensi penanganan stunting yang menjadi mandat nasional. "Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif dan terintegrasi dalam menangani permasalahan stunting," ucapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, jajaran asisten sekretariat daerah, kepala perangkat daerah, para camat, serta perwakilan dari perguruan tinggi, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.

Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan program prioritas yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan generasi Bojonegoro yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.