‎RRI.CO.ID, Tuban – Sinergi lintas sektoral guna menyukseskan program strategis nasional terus diperkuat di Kabupaten Tuban. BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten Tuban dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi menjalin kolaborasi untuk memastikan seluruh relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlindungi jaminan kesehatan.

‎‎Langkah ini ditandai dengan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Dalam isi kerjasama tersebut berisikan tentang kewajiban pendaftaran tenaga relawan SPPG sebagai peserta BPJS Kesehatan.

‎‎Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Gianto, menegaskan bahwa aspek kesehatan para pengelola dapur umum adalah kunci kualitas program MBG. Menurutnya, perlindungan JKN bagi relawan merupakan fondasi penting dalam mencetak Generasi Emas Indonesia 2045.

‎‎"Untuk menghasilkan makanan yang sehat, maka para petugas yang menyiapkannya pun harus dalam kondisi sehat. Hari ini kami memastikan seluruh relawan dan tenaga pendukung SPPG terlindungi oleh Program JKN agar tugas mulia mereka dapat berjalan optimal," ujar Wahyu, Selasa 12 Mei 2026.

‎Ia menambahkan, bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat bergerak sendiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, yayasan, dan pengelola SPPG di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan jaminan kesehatan yang menyeluruh.

‎Senada dengan hal tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, dr. Roikhan, memberikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif ini. Sinergi tersebut dinilai sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tuban.

‎‎"Perlindungan bagi relawan SPPG sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan program MBG. Selain memastikan akses layanan kesehatan yang mudah bagi masyarakat, langkah ini sekaligus memperkuat upaya kita dalam menekan angka stunting melalui penyediaan makanan yang aman dan sehat," jelasnya.

‎‎Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Tuban, Aulia Rizqi, menekankan pentingnya kesadaran bagi setiap yayasan pengelola dapur untuk segera mendaftarkan anggotanya. Ia berharap seluruh elemen yang terlibat dalam rantai penyediaan gizi ini mendapatkan hak perlindungan kesehatan yang sama.

‎‎"Harapan kami bukan hanya pimpinan SPPG yang terproteksi, melainkan seluruh relawan wajib terdaftar. Kami mendorong yayasan dan kepala SPPG segera menindaklanjuti pendaftaran ini pasca-kegiatan," kata Aulia.

‎‎Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula skrining kesehatan bagi kepala SPPG dan perwakilan yayasan sebagai bentuk deteksi dini risiko penyakit. Selain itu, BPJS Kesehatan memaparkan mekanisme pendaftaran kolektif guna memudahkan pengelola SPPG dalam mengintegrasikan data kepesertaan relawan secara lebih cepat dan transparan.