RRI.CO.ID, Tuban - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Tuban dengan nilai total lebih dari Rp8 miliar. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan dalam kegiatan Sapa Bansos yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim, Kamis 5 Februari 2026.

Acara itu juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tuban, unsur Forkopimda, kepala OPD Kabupaten Tuban, Kepala Bakorwil Bojonegoro, para pilar sosial, kepala desa, serta masyarakat penerima bantuan. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat Tuban.

Ia menilai berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang digulirkan oleh Pemprov Jatim sangat membantu masyarakat di daerahnya. "Hubungan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus diperkuat agar berbagai program dapat berjalan selaras," ujarnya.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah menggelar pasar murah di 20 kecamatan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tuban juga sedang melakukan proses verifikasi ulang data penerima bantuan sosial yang berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 5.

Proses validasi tersebut dilakukan dengan menugaskan aparatur sipil negara (ASN) turun langsung ke lapangan selama sekitar dua minggu hingga satu bulan agar data penerima bantuan benar-benar akurat dan tepat sasaran. Bupati juga menjelaskan bahwa berbagai kebijakan dari pemerintah pusat terkait penguatan cadangan kebutuhan pokok serta stabilisasi harga telah berjalan dengan baik di Kabupaten Tuban.

"Semoga sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat terus terjalin secara berkelanjutan," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati turut menyampaikan bahwa kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Baznas bersama Pemerintah Kabupaten Tuban merupakan agenda rutin daerah. Tahun ini menjadi pelaksanaan yang keenam secara berturut-turut, dengan total sekitar 2.000 anak yatim yang menerima santunan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur menekankan bahwa keberadaan pilar sosial di daerah memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah dan para pilar sosial menjadi kekuatan besar dalam upaya menekan angka kemiskinan.

"Semoga rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di Kabupaten Tuban dapat segera terealisasi," ucap Gubernur.

Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda. Gubernur juga mengingatkan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperkuat usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan data rekapitulasi bantuan sosial tahun 2026, sebagian besar bantuan bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp7.145.500.000. Program tersebut antara lain PKH Plus yang diberikan kepada 2.004 keluarga dengan nilai Rp2 juta per keluarga per tahun atau total Rp4.008.000.000. Selain itu terdapat bantuan penanganan kemiskinan ekstrem bagi 1.263 jiwa dengan nilai Rp1.894.500.000.

Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan melalui program ASPD kepada 156 penyandang disabilitas dengan nilai Rp3,6 juta per orang per tahun atau total Rp561.600.000. Selanjutnya, program KIP Putri Jawara diberikan kepada 80 penerima dengan total Rp240.000.000, serta program KIP PPKS Jawara kepada 22 penerima dengan nilai Rp66.000.000.

Selain menyasar masyarakat, bantuan juga diberikan kepada 188 pilar sosial yang meliputi SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Bantuan operasional dan tali asih bagi para pilar sosial tersebut mencapai Rp375.400.000.

Dukungan juga datang dari BUMD Provinsi Jawa Timur melalui penyaluran zakat produktif kepada 50 penerima manfaat dengan total bantuan Rp25.000.000 guna mendorong pengembangan usaha kecil masyarakat. Pada sektor pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mengalokasikan bantuan sebesar Rp348.450.000.

Bantuan tersebut meliputi Program Desa Berdaya untuk satu desa senilai Rp100.000.000, Program Jatim Puspa bagi tiga desa sebesar Rp223.450.000, serta bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp25.000.000. Selain itu, dukungan pembangunan juga diberikan melalui program sektor perumahan dan kawasan permukiman dengan nilai Rp840.000.000 yang diperuntukkan bagi dua desa di Kabupaten Tuban.

Melalui berbagai program bantuan tersebut, pemerintah berharap bantuan yang disalurkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga sekaligus mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban.